Ketik disini

Tanjung

Dewan Ikut Warning Sekolah

Bagikan

TANJUNG – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga mendapatkan perhatian dewan. Dewan juga mewarning sekolah supaya PPDB tidak dijadikan lahan bisnis oleh oknum tidak bertanggung jawab.

DPRD meminta sekolah supaya tidak memaksa wali murid untuk melaksanakan persyaratan yang terkesan berat. Seperti pembayaran seragam hingga uang bangunan.

a�?Sudah ada yang mengadu. Ini berarti syarat-syarat tadi memberatkan wali murid,a�? ujar Anggota Komisi III DPRD Lombok Utara Artadi, kemarin (17/7).

Menurutnya, pihak sekolah mesti membebaskan masyarakat terkait persyaratan pendaftaran sekolah. Misalnya, jika calon siswa diwajibkan untuk membeli seragam di sekolah.

Tetapi wali murid bisa mendapatkan seragam di luar sekolah dengan biaya yang lebih murah, maka sekolah tidak harus melarangnya. a�?Ini hak wali murid, sekolah tidak bisa memaksa,a�? tandasnya,

Selain itu, Artadi mengaku pihaknya sebelumnya juga sudah mengimbau kepada seluruh sekolah melalui Dikbudpora perihal pembayaran uang bangunan. Pasalnya, uang bangunan yang mesti dibayar wali murid tidak tanggung-tanggung dan mencapai jutaan rupiah.

Padahal, pemerintah maupun DPRD sudah menyetujui penggangaran terkait Ruang Kelas Belajar (RKB). a�?Untuk pembangunan sebenarnya tidak perlu memberatkan siswa, karena sudah dianggarkan. Bahkan untuk seluruh SD saja jumlahnya mencapai Rp 2 miliar,a�? jelasnya.

Lebih lanjut, Artadi mengklaim, tahun ini indikasi pungli itu memang belum terihat jelas. Namun, bukan berarti aksi tersebut tidak ada. Mengingat, pada tahun sebelumnya ia mendapati jika calon siswa mendaftar ke sekolah favorit ada jalur khusus.

Artinya, siswa tersebut diwajibkan membayar sejumlah uang kepada oknum jika ingin masuk ke sekolah yang dia inginkan.

a�?Tahun lalu aksi seperti ini memang banyak bahkan terjadi di sekolah negeri unggulan,a�? katanya.

Untuk itu pihaknya akan terus memantau dan mengkroscek langsung ke sekolah agar aksi tersebut tidak terulang kembali. Jika nantinya didapati ada oknum yang melancarkan hal itu, maka pemerintah harus menindak tegas. (puj/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka