Ketik disini

Giri Menang

Pemkab Tidak Serius Kelola Aset

Bagikan

GIRI MENANG – Ratusan hektare tanah Pemkab Lombok Barat yang belum bersertifikat disoroti lembaga dewan. Wakil rakyat ini menganggap eksekutif tidak serius dalam mengelola aset miliknya.

Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Muchli Ibrahim mengatakan, masalah sertifikasi aset pemkab terus berulang setiap tahunnya. Ini seolah-olah mengisyaratkan tidak bekerjanya eksekutif untuk menuntaskan persoalan sertifikasi tanah aset.

a�?Menurut dewan, sistem pengelolaan aset dari pemkab sangat lemah,a�? kritik Sulhan.

Menurut Sulhan, bila pemkab tidak memperhatikan persoalan ini lebih serius, akan membawa dampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya, akan terjadi pengkaburan atas hak penguasaan aset yang dimiliki pemkab.

a�?Buktinya bisa dilihat dari banyaknya sengketa aset antara pemkab dan masyarakat,a�? kata Sulhan.

Pengusaan atas fisik aset tanpa sertifikat, lanjut Sulhan, tidak akan menutup peluang terjadinya gugatan kepada pemkab. Sejumlah aset yang dikuasai secara fisik pun, tidak luput dari gugatan.

a�?Sudah ada bangunan kantor, tapi masih sengketa di pengadilan. Dari sanalah pentingnya sertifikat yang harus dimiliki pemkab atas aset mereka,a�? tandasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Aset Daerah (KAD) Lobar Mahnan mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lobar. Guna menuntaskan persoalan aset tanah pemkab yang belum bersertifikat.

a�?Sejumlah dokumen yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat kita serahkan ke BPN,a�? kata Mahnan.

Proses penyertifikatan membutuhkan sejumlah dokumen. Di antaranya, bukti perolehan, yang menandakan asal muasal pemkab mendapatkan tanah tersebut, buku kuning, dan neraca. Tak hanya itu, penguasaan fisik atas aset juga diperlukan untuk pembuatan sertifikat.

a�?Misalnya perolehan tanah dari pengadaan, itu dibuktikan dengan akta jual beli,a�? jelas dia.

Masalah sertifikat ini, kata Mahnan, terus menjadi fokus dari KAD. Ini untuk semakin menguatkan posisi pemkab bila suatu hari terdapat gugatan.

a�?Kita lengkapi dokumen yang dibutuhkan, guna tuntasnya sertifikasi aset ini,a�? kata Mahnan.

Terpisah, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Lobar Bagus Dwipayana mengakui, tidak adanya sertifikat dalam sejumlah aset tanah pemkab sedikit menyulitkan pihaknya saat menghadapi gugatan. Membuat mereka bekerja lebih keras guna memenangkan pemkab di pengadilan.

a�?Kalau tidak ada sertifikat memang dibutuhkan sedikit kerja keras dari Bagian Hukum,a�? aku Bagus.

Terlepas dari itu, Bagus mengatakan, dalam setiap gugatan kepada pemkab, sertifikat bukan merupakan faktor penting. Sejumlah alat bukti lain bisa diajukan untuk mengklaim tanah dalam setiap perkara.

Bukti-bukti lain ini berupa kesaksian masyarakat yang tidak di sekitar lokasi aset, pencatatan yang ada di buku aset dan neraca.A� Hingga bukti-bukti pembayaran pajak yang dilakukan pemkab.

a�?Jadi bukan (sertifikat) menjadi salah satu alat bukti yang kuat,a�? terang Bagus.

Bagus tak menampik sejumlah gugatan kepada pemkab dikarenakan tidak adanya sertifikat. Tahun ini saja, terdapat enam perkara yang dihadapi pemkab. Di mana tiga di antaranya telah diputus di tingkat banding dan sisanya sedang berproses di pengadilan. (dit/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka