Ketik disini

Headline Metropolis

Wajar Gak?

Bagikan

Penerimaan siswa baru melalui jalur Bina Lingkungan (BL) selalu menuai pro kontra. Penerimaan siswa melalui jalur ini kerap disalahgunakan. Main uang jadi rahasia umum. Tak heran asal siswa BL bisa dari mana saja. Padahal seharusnya BL dihajatkan untuk siswa yang tinggal di sekitar area sekolah.

***

BANYAKA�laporan yangA� mucul jika siswa yang mau masuk di sekolah tertentu harus mengeluarkan sejumlah uang pelicin atau a�?surat saktia��. Hal inilah yang kemudian lantas membuat istilah BL diplesetkan menjadi a�?Bayar Lebiha�� bukan lagi Bina Lingkungan.

Bukti nyata penerimaan siswa melalui jalur BL kini sudah melenceng dari tujuan awal, bisa dilihat dari jumlah mereka yang mendominasi suatu sekolah unggulan atau favorit. Misalnya saja seperti di SMAN 1 Mataram dan SMAN 5 Mataram. Jumlah siswa yang diterima dua sekolah ini dari jalur BL adalah yang terbanyak. Melebihi siswa dari PPDB jalur Bina Prestasi dan PPDB online. Ini tentu menjadi pertanyaan besar, ada apa?

Di SMAN 1 Mataram, siswa yang diterima lewat jalur BL berjumlah 174 siswa. Jumlah ini lebih besar dari penerimaan siswa lewat PPDB Jalur Bina Prestasi maupun Jalur Online yakni sebanyak masing-masing 120 siswa.

Sementara di SMAN 5 Mataram, siswa yang diterima berjumlah 180 orang. Jumlah ini paling besar karena SMAN 5 Mataram menerima siswa lewat jalur Bina Prestasi sebanyak 120 siswa. Sedangkan lewat PPDB Online sebanyak 108 orang.

Logikanya, siswa yang mendaftar lewat jalur bina lingkungan ini tentu kualitasnya tidak lebih baik dari siswa jalur bina prestasi maupun siswa jalur online. Karena, dilihat dari segi manapun, siswa jalur BL adalah mereka yang tidak memenuhi kualifikasi Nilai Ujian Nasional (NUN) yang menjadi standar penerimaan jalur online. Mereka juga tidak memiliki prestasi akademik maupun non akademik semasa SMP dulu seperti siswa yang masuk jalur Bina Prestasi.

Dengan demikian, dikhawatirkan nantinya proses pembelajaran siswa yang memiliki kemampuan cukup baik harus terhambat karena berada dalam satu kelas dengan siswa BL. Ini tentu saja lambat laun akan menyebabkan penurunan kualitas dari sekolah yang selama ini menjadi unggulan atau favorit.

a�?Idealnya sekolah favorit ini menerima yang sesuai dengan standar mereka. Harus ada nilai standar,a�? kata Syamsudin Anwar, Ketua Dewan Pendidikan Dikpora Provinsi NTB.

Melihat yang terjadi siswa BL lebih banyak diterima dibanding PPDB Online dan Jalur Bina Prestasi, Syamsudin menilai ini sudah meragukan. Seharusnya, sekolah favorit menjaga kualitas dengan menerapkan standar nilai murni bukan nilai yang terkatrol agar bisa masuk sekolah tersebut.

a�?Saya melihat alasanya sangat artifisial. Ini terkesan dibuat-buat dan mengada-ngada (siswa BL yang masuk dalam jumlah besar, Red),a�? jelasnya.

A�Akibat sesungguhnya, diungkapkannya nantinya sekolah favorit ini akan mendegradasi diri di bawah standar kualitas. a�?Ini sama saja dengan mengkerdilkan diri sendiri. Saya berpikir ada apa memaksa nerima siswa lewat jalur BL. Kalaupun ada tentunya jumlahnya tidak sebanyak ini,a�? tanyanya.

Ia juga meminta seharusnya pihak sekolah dan Dikpora melihat kapasitas sekolah. Di mana, dikatakannya dalam satu kelas minimal ada 32 siswa. a�?Kalau lebih dari itu bagaimana guru bisa memberikan penilaian individual kepada masing-masing siswa,a�? sindirnya.

Banyaknya siswa yang masuk melalui jalur BL ini menuai tanda tanya. Mungkin saja, ada di antara orang tua mereka yang menggunakan koneksi pejabat tertentu atau main uang agar anaknya bisa masuk sekolah favorit.

Salah seorang warga mengungkapkan, oknum pihak sekolah favorit membanderol biaya sebesar Rp 7 hingga 15 juta bagi wali siswa yang ingin anaknya diterima di sekolah favorit.

a�?Ada orang tua siswa yang melapor ke saya katanya anaknya diminta uang. Tapi ia mau aman karena anaknya daftar lewat BL. Besarannya Rp 7-15 juta,a�? kata Marwo, salah seorang warga kepada Lombok Post.

Tidak hanya diduga main uang, surat sakti dari pejabat tertentu juga dijadikan senjata bagi sejumlah orang tua murid untuk a�?memaksaa�? pihak sekolah menerima anaknya melalui jalur BL.

Namun terkait hal ini, Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram H Sudenom membantahnya. Menurutnya tidak ada pungli melalui jalur BL di sekolah favorit. a�?Saya yakin itu tidak ada, itu hanya isu. Kalau ada, itu nanti akan selidiki dan kita proses,a�? katanya.

Terkait jumlah kuota siswa yang diterima oleh sekolah favorit, Sudenom menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Tergantung kapasitas sekolah masing-masing. a�?Karena yang daftar (lewat jalur BL) ini sangat banyak dan yang ditolak pun banyak,a�? katanya.

Terkait adanya pro kontra mengenai BL ini, anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram buka suara. a�?Kami sudah mengusulkan agar BL ini dihapus. Namun, kepala daerah maupun Dinas Dikpora nampaknya punya kebijakan lain,a�? kata I Gusti Bagus Hari Sudana Putra.

Dijelaskan Gus Ari, sapaannya, alasan kepala daerah maupun Dinas Dikpora selama ini adalah untuk menjaga kondusifitas penerimaan peserta didik baru. Untuk itulah, dewan akhirnya menyetujui dan memberikan dukungan. Selama tujuannya untuk mengakomodir siswa yang ingin masuk sekolah.

a�?Tapi tetap tidak boleh ada kasak kusuk sekolah memanfaatkan untuk memintai sumbangan,a�? ingatnya.

Sementara dari segi kualitas, Gus Ari mengungkapkan saat ini kualitas semua sekolah hampir sama. Sejak dihapuskannya RSBI, ia merasa antara sekolah yang dianggap favorit oleh masyarakat dengan sekolah negeri biasa lainnya tidak ada bedanya.

a�?Antara SMAN 1 Mataram dengan SMAN 4 Mataram tidak ada bedanya. Belum tentu siswa di SMAN 1 Mataram akademiknya lebih bagus dari SMAN 4 Mataram, a�? kata dia.

Begitu juga halnya antara sekolah swasta dan negeri. Sekolah swasta dijelaskannya belum tentu kalah dari SMA negeri.

a�?Kualitas SMA swasta bisa saja lebih baik dari negeri. Misalnya saja SMAK Kesuma Mataram. Saya yakin kualitasnya tidak kalah dari SMAN 2 Mataram,a�? jelasnya.

Untuk itu, ia meminta sekolah swasta jangan banyak mengeluh dan harus berinovasi. Sekolah swasta harus bisa melakukan percepatan yang luar biasa. a�?Jangan takut dengan sekolah negeri. Intinya jangan berpaku tangan dan harus berani berinovasi,a�? jelasnya.

Ditanya terkait laporan adanya pungli yang terjadi pada siswa yang masuk lewat jalur BL, Gus Ari mengaku belum mendapat laporan.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, pun setuju jika jalur BL sebaiknya dihapus saja. Sehingga tidak ada lagi peluang kucing-kucingan yang dilakukan oknum yang ingin mencari untung besar dalam penerimaan siswa itu.

a�?Saya setuju itu di hapus saja, rusak pendidikan kota ini,a�? tegasnya.

A�Hanya saja, tentu melalui mekanisme yang benar. Baik melalui pengajuan revisi perda yang memang telah mengatur adanya kesempatan penerimaan siswa melalui jalur BL. Saat ditantang, apakah dirinya siap menjadi inisiator pengajuan revisi penghapusan BL, Herman langsung menyanggupinya.

a�?Oh iya (siap), kenapa tidak,a�? imbuhnya.

Dikofirmasi terkait isu, ada oknum anggota dewan yang juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari a�?keuntungana��, Herman berfikir positif dan meyakini tidak ada. Kalaupun ada, ia mempersilahkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan turun melakukan ivestigasi.

a�?Bila perlu jebak mereka, saya juga ingin tahu apa ada atau tidak.Tapi saya yakin tidak ada,a�? tukasnya.

Namun ia tak menampik ada permintaan dari sejumlah warga yang meminta bantuannya mengurus putra-putri mereka agar bisa di terima melalui jalur BL. Bahkan jumlahnya cukup banyak. Namun, sekali lagi ia tegaskan, tidak pernah tertarik dan mau membantu mereka.

a�?Ini pertaruhannya pendidikan kita. Ada (yang minta bantuan saya), banyak. Tapi saya tidak mau (menarik bayaran seperti yang dituduhkan). Saya arahkan mereka agar, melalui jalur yang benar,a�? ungkapnya.

Ia pun membenarkan hal inilah yang akhirnya membuat sekolah Swasta di Kota Mataram jadi ketar-ketir di awal tahun. Pasalnya, mereka sulit mendapatkan siswa, hanya karena sekolah-sekolah negeri favorit membentangkan a�?jaringa�� sangat lebar, melalui jalur BL.

Wali Kota Mataram, H Ahyar Abduh pun, tegas meminta Sudenom memecat kepala sekolah yang terbukti melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Sayangnya, tuah ancaman Ahyar, tak sesakti yang dibayangkan.

a�?Pak kadis, kalau ada yang seperti itu (dan terbukti) pecat!a�? ketus Ahyar, disaksikan media ini, di ruang sekretariat wali kota, saat Sudenom menghadap belum lama ini.

Namun, saat dikonfirmasi media ini terkait adanya temuan sekolah yang diduga melakukan pungli, Ahyar memilih menjawab diplomatis dan meminta Pihak Dikpora segera menelusuri kebenaran informasi itu,

a�?Wah jangan asal pecat-pecat, saya minta itu segera ditulusuri kebenarannya,a�? tukas Ahyar. Ia berjanji jika laporan itu benar, dirinya siap mengambil tindakan tegas. (Ton/jay/cr-zad/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka