Ketik disini

Metropolis

802.290 Orang Miskin di NTB

Bagikan

MATARAM – Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat jumlah penduduk miskin di NTB bertambah. Pada bulan Maret 2016 penduduk miskin mencapai 804.440 orang. Angka ini bertambah sekitar 2.150 orang dibanding bulan September 2015 sebanyak 802.290 orang.

“Namun dari persentasenya menurun 0,06 persen. Dari 16,54 persen menjadi 16,48 persen,” kata Kepala Bidang Statistik Sosial BPS NTB Sunarno, kemarin (18/7).

Penambahan jumlah penduduk miskin ini, karena adanya penambahan jumlah penduduk. Sehingga jumlah penyebut sebagai pembanding menjadi bertambah. “Makanya persentasinya turun,” ujarnya.

Melihat penyebarannya, sambungnya, pada Maret 2016 jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan lebih banyak ketimbang perkotaan. Penduduk miskin di perdesaan berjumlah sekitar 419.230 orang (15,17 persen). Sedangkan di perkotaan sekitar 385.220 orang (18,20 persen).

Namun, jika melihat selama periode September 2015-Maret 2016, penduduk miskin di perkotaan bertambah 7.940 orang. Dari 377.280 orang pada September 2015 menjadi 385.220 orang pada Maret 2016. Berbeda dengan di perdesaan, penduduk miskin justru berkurang sebanayak 5.780 orang. Dari 425.010 orang pada September 2015 menjadi 419.230 orang pada Maret 2016.

“Kota ibarat gula, mereka datang ke kota untuk perbaiki kehidupan. Tapi ketika di kota, mereka tidak punya pendapatan. Tentu ini menjadi beban pemerintah setempat,” terangnya.

Karena itu, pemerintah diminta untuk mengambil langkah untuk menurunkan tingkat kemiskinan ini. Salah satunya program pemerintah kedepan harus mampu menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

“Berdasarkan perkembangan jumlah dan persentasi penduduk miskin di NTB sepuluh tahun terakhir, ada penurunan dari 27,17 persen menjadi 16,48 persen,” kata Sunarno.

Sementara itu, lanjutnya, garis kemiskinan pada Maret 2016 sebesar Rp 333.996. Mengalami kenaikan dibandingkan garis kemiskinan pada September 2015 sekitar Rp 322.689. Bertambahnya angka garis kemiskinan lebih besar pada makanan ketimbang bukan makanan. Tercatat garis kemiskinan makanan sebesar Rp 251.734 seangkan bukan makanan sekitar Rp 91.846.

“Beras penyumbang pertama garis kemiskinan, disusul rokok kretek filter, bawang merah, telur ayam ras, tomat, dan tongkol,” jelasnya.

Diakui melihat angka lemiskinan dan garis kemiskinan tersebut tentu akan berpengaruh ke faktor-faktor lainnya. Seperti pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan penduduk, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka, penyerapan tenaga kerja, kegiatan penduduk, dan persentasi penduduk yang setengah pengangguran.

“Kondisinya menunjukkan keadaan baik. Pertumbuhan ekonomi tanpa tambang tumbuh, ketimpangan, pengangguran dan inflasi menurun. Serta penyerapan tenaga kerja dan kegiatan penduduk meningkat,” tandasnya.

Sementara itu, secara nasional BPS mencatat indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan. Kepala BPS Suryamin merinci, Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 1,84 pada September 2015 menjadi 1,94 pada Maret 2016. Sedangkan, Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,51 menjadi 0,52 pada periode yang sama.

Suryamin menjelaskan, indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan sebesar Rp 354.386 per kapita per bulan di Maret 2016. Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Dia merinci, indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan sebesar 1,19 di Maret ini dan di pedesaan 2,74. Sementara indeks keparahan kemiskinan di perkotaan 27,0 dan 0,79 di pedesaan.

Dia menjelaskan, ada tiga faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Pertama adalah garis kemiskinan desa cukup tinggi, seiring dengan inflasi yang sulit dikendalikan.

“Garis kemiskinan desa lebih tinggi karena inflasi desa lebih tinggi dari perkotaan, sehingga di luar Jawa distribusinya perlu jarak yang jauh dan waktu lama sehingga menyebabkan adanya margin perdagangan,” ujarnya di Jakarta, Senin (18/7).

Kedua, orang yang tinggal di perdesaan lebih banyak mengkonsumsi produk yang berasal dari kota. Misalnya mie instan, susu, dan produk lainnya. Ketiga, yaitu pembelian barang dilakukan secara eceran. Sehingga membuat harga menjadi lebih mahal dibandingkan pembelian dalam jumlah besar.

“Pembeliannya dilakukan eceran, seperti beli satu mi instan dengan satu dus kan harganya beda. Sehingga menyebabkan harganya lebiih mahal, sehingga inflasi di pedesaan lebih tinggi dari perkotaan,” terang Suryamin.

Dia melanjutkan, ada masyarakat miskin yang begitu cepat mengalami peningkatan pendapatan sehingga keluar dari garis kemiskinan seiring stabilnya harga-harga kebutuhan pokok.

“Tapi percepatan ini tidak diikuti orang-orang miskin yang ada di bawah garis kemiskinan, sehingga timpangnya semakin jauh,” tambahnya.

Dirinya berharap, penyaluran dana desa dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, seperti pembangunan infrastruktur, diantaranya jalan, jembatan dan lainnya.

“Kalau pembangunan infrastruktur ini melibatkan masyarakat miskin yang tidak punya kerjaan, maka mereka bisa keluar dari garis kemiskinan,” tuturnya. (ewi/JPG/r10)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka