Ketik disini

Praya

Bupati Diminta tak Lakukan Mutasi

Bagikan

PRAYA – Badan Legislasi (Banleg) DPRD Lombok Tengah (Loteng) mengingatkan, agar Bupati HM Suhaili FT dan Wakil Bupati Lalu Pathul Bahri, tidak mengeluarkan kebijakan mutasi.

Kecuali, Perda tentang organisasi dan perangkat daerah, serta Perda kewenangan daerah sudah direvisi dan diketok dewan.

a�?Saya sudah berkomunikasikan dengan bupati, agar menindaklanjuti rekomendasi Banleg tersebut,a�? kata Ketua Banleg DPRD Loteng HL Arif Rahman Hakim pada Lombok Post, kemarin.

Kedua payung hukum itu, kata Arif menjadi penentu dinas dan instansi terkait mana, yang akan diambil alih kewenanganya oleh pemerintah provinsi. Ditambah, persiapan pembentukan dinas dan instansi baru lingkup Pemkab. Salah satunya Dinas Kebersihan. Sehingga, sebelum itu rampung bupati diharap tidak melaksanakan mutasi.

Kendati dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang aparatur sipil negara (ASN), lanjut politisi PBB tersebut membolehkan bupati menjalankan mutasi, setelah enam bulan dilantik.

Namun, mereka juga harus mempertimbangkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah (PP), tentang perangkat daerah.

a�?Untuk itulah, bagi para pejabat dan pegawai lingkup Pemkab, pemerintah kecamatan, hingga desa agar tidak perlu was-was atau bimbang soal mutasi,a�? serunya.

Ia meminta agar mereka tetap berkonsentrasi menyelesaikan program kerjanya masing-masing, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pmbangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Jika tidak, itu menjadi catatan bupati dan wakil bupati melakukan evaluasi, hingga mereposisi kedudukan masing-masing, melalui mutasi.

a�?Kami sudah menyusun jadwal pembahasan revisi dua Perda itu. Insya Allah, akhir tahun ini juga bisa diketok,a�? kata Anggota Komisi III DPRD Loteng tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Loteng H Ansor menegaskan, tidak ada pengaruhnya revisi dua Perda yang dimaksud, dengan kebijakan mutasi. Karena, sudah jelas dinas dan instansi mana yang akan diambil kewenangannya oleh provinsi, termasuk penambahan dinas baru.

a�?Agustus mendatang, bupati bisa melakukan mutasi. Itu sudah sesuai ketentuan, sehingga tidak ada yang dilanggar dan sebagainya,a�? kata Ansor.

Ia menambahkan, dinas dan instansi yang melebur ke provinsi meliputi, bidang ESDM di Dinas Pekerjaan Umum (PU), bidang Dikmen di Dinas Dikpora, bidang perikanan dan pengawasan tenaga kerja perikanan di Dinas Kanlut, bidang perhubungan di Dinas Hubkominfo dan bidang kehutanan di Dinas Hutbun.

a�?Insya Allah, paling lambat Oktober mendatang seluruh bidang yang bersangkutan, sudah bekerja dibawah kendali provinsi, bukan kita lagi,a�? katanya.(dss/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka