Ketik disini

Metropolis

SKPD Harus Tetap Pantau Proyek

Bagikan

MATARAM – Memasuki pertengahan tahun, Pemerintah Provinsi NTB semakin keteteran dalam membelanjakan anggaran. Selisih antara target dan realisasi belanja semakin besar.

Sebagaimana terpantau dalam TEPRA TV Monitor Biro Administrasi Pembangunan Provinsi NTB per 30 Juli.

Realisasi keuangan tercatat 40,12 persen atau deviasi sekitar -9,77 persen dari target sebesar 49,89 persen. Demikian pula untuk realisasi fisik tercatat baru 42,32 persen dari target sebesar 52,48 persen. Artinya, deviasi fisik sebesar -10,16 persen.

“Kalau deviasi di bawah sepuluh persen itu artinya masih normal. Tetapi kalau deviasi kita melebihi sepuluh persen artinya memang sudah masuk ke katagori hati-hati,” kata Kepala Biro AP Setda Provinsi NTB IGB Sugiharta kepada Lombok Post, kemarin (19/7).

Adanya perlambatan realisasi ini,

menurut Sugiharta disebabkan libur panjang selama bulan Ramadan hingga Lebaran. Sehingga, beberapa proyek fisik relatif mengalami penundaan.

“Artinya, memang kontinuitas percepatan realisasi belanja kita pada periode ini tidak terlalu signifikan atau belum sesuai harapan,” katanya.

Namun, selepas libur panjang ini, menurutnya, percepatan realisasi belanja itu bisa kembali berjalan normal. Sejumlah proyek yang sempat tertunda kini mulai bisa dilanjutkan.

Biro AP sendiri bersama TGP2D mengaku sudah melakukan evaluasi terkait adanya perlambatan realisasi ini.

Koordinasi dengan sejumlah SKPD juga dilakukan dan didorong agar proyek-royek lain yang belum dilelang bisa disegerakan.

Pantauan di situs Tepra, hingga 30 Juli, tercatat masih ada sekitar 117 paket yang belum dilelang dengan nominal mencapai Rp 202 miliar lebih.

Padahal, dalam rapat pimpinan, Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi pun sudah berkali-kali menekankan, meminta agar pelalangan proyek khususnya fisik bisa selesai di pertengahan tahun.

Saat ini, Biro AP juga mengaku mulai melakukan evaluasi pelaksanaan di lapangan.

Sugiartha memberikan catatan penting terkait hasil evaluasi tersebut. Ia menyarankan agar masing-masing SKPD lebih intensif lagi melakukan pemantauan pekerjaan fisik di lapangan. Sehingga, progresnya pun bisa terkawal dengan baik.

“SKPD harus intens turun ke lapangan, terutama PPK. Jadi, jangan hanya dilepas begitu saja pekerjaannya pada kontraktor,” pungkasnya. (uki/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka