Ketik disini

Kriminal

Soal Sekaroh, Kejari Minta BPN Bekerja Lebih Cepat

Bagikan

MATARAM a�� Kejaksaan Negeri Selong meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Selong untuk mempercepat pengumpulan data dasar penerbitan sertifikat lahan warga di kawasan Hutan Lindung Sekaroh, Jerowaru Lombok Timur. Upaya itu dilakukan untuk mempercepat proses penyelidikan dalam dugaan kasus korupsi penerbitan sertifikat di kawasan tersebut.

a�?Kita sudah minta BPN untuk mempercepat inventaris itu,a�? kata Kasi Pidsus Kejari Selong Iwan Gustiawan saat ditemui di Kejati NTB, kemarin (19/7).

Dimana lanjut Iwan, penerbitan sertifikat diduga bermasalah lahan ditengarai masuk dalam kawasan hutan lindung.

a�?Dalam aturan, hutan lindung itu tidak boleh disertifikatkan,a�? terangnya.

Ketika ditanya jumlah sertifikat yang terbit dalam kawasan hutan, ia enggan menyebutkan kepastian jumlahnya.

a�?Banyak yang terbit. Yang pasti adalah,a�? jawabnya.

Jika dilihat dari prosedural, penerbitan sertifikat itu harus berdasarkan sporadik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.

a�?Nah, yang kita cari sekarang ini adalah masalah dasar penerbitannya,a�? ujarnya.

a�?Atas dasar apa kepala desa menerbitkan sporadik?,a�? tanyanya.

Iwan mengunkapkan, sampai saat ini pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut lebih dalam. Upaya itu untuk memperkuat alat bukti untuk menaikkan status penanganan kasus tersebut.

a�?Barang dan alat bukti ini harus diperkuat dulu. Makanya, kita terus dorong BPN untuk sesegera mungkin memberikan hasil Inventarisnya,a�? pungkasnya.

Diketahui, Luas lahan hutan lindung RTK-15, Sekaroh mencapai 2.834,28 Hektare. Dari informasi yang dihimpun, ada sebanyak tujuh sertifikat terbit pada tahun 2006 seluas 8,9 hektare, yang beralih fungsi menjadi kawasan Hak Guna Bangunan (HGB).A� (arl/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka