Ketik disini

Metropolis

ASN Tidak Patut Jadi Teladan

Bagikan

MATARAMA�– Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Mataram tidak patut jadi teladan. Mereka malas datang membayar pajak. Hal ini terlihat dari sepinya Pekan Panutan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diadakan di sekretariat Wali Kota Mataram sejak Senin (18/7) lalu.

Pantauan Lombok Post, hingga siang kemarin (20/7) jumlah PNS yang datang membayar pajak hanya 17 orang dengan nilai pajak Rp 2 juta lebih. Bahkan grafik partisipasi mereka cenderung menurun dari 50 persen di hari pertama, turun menjadi 30 persen di hari kedua.

Hal ini tidak dibantah Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi. Ia menjelaskan, tadinya Dispenda berharap ASN akan ramai mendatangi pekan panutan untuk menyetor pajak. Dengan harapan, pegawai bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Tapi pihaknya tidak bisa mengelak jika kenyataanya masih sepi sampai saat ini.

Syakirin mengaku, sosialisasi sudah dilakukan beberapa bulan sebelumnya. Rapat koordinasi hingga bersurat kepada semua SKPD. a�?Kita harapkan sampai akhir pekan ini, semua PNS di Mataram sudah menyetorkan pajaknya,a�? harap Syakirin.

Selain stand pekan panutan PBB sepi, rapat koordinasi Gebyar PBB di ruang Kenari, Kantor Wali Kota Mataram, kemarin (20/7) juga terpaksa ditunda. Penyebabnya, para camat dan sebagian besar lurah tidak hadir dalam rapat itu.

Plt Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito yang memimpin rapat memutuskan menunda rapat sampai hari Jumat siang (22/7). a�?Saya tidak ingin dua tiga kali melakukan pertemuan, untuk itu rapat ditunda saja,a�? katanya.

Eko mengaku bisa memaklumi jika para camat tidak bisa hadir karena disibukkan dengan MTQ dan Hari Anak Nasional. Banyak tugas yang harus diselesaikan sebagai tuan rumah. Tapi, ia berharap pada pertemuan berikutnya para camat dan lurah bisa hadir mengikuti rapat persiapan gebyar PBB.

Kepala Dispenda Kota Mataram HM Syakirin Hukmi menambahkan, kehadiran para camat dan lurah sangat penting. Sebagai pemilik wilayah mereka bisa memberikan instruksi kepada jajaran dibawahnya untuk melakukan tagihan.

Meski rapat koordinasi dengan camat tertunda, Dispenda akan tetap mengundang para juru pungut. a�?Sama juga untuk persiapan-persiapan gebyar PBB,a�? ujarnya.

Ia menyebutkan, realisasi PBB hingga saat ini sebesar Rp 7,6 miliar atau 40 persen dari target Rp 19 miliar di APBD murni 2016. Pada APBD perubahan direncakana target PBB akan kembali naik menjadi Rp 22 miliar. (ili/ton/r6)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka