Ketik disini

Headline Sumbawa

Bupati Tegaskan KSB Tetap Jual Saham Newmont

Bagikan

TALIWANG – Rencana pemerintah daerah maupun provinsi melego saham milik PT Daerah Maju Bersaing (DMB) menuai protes. Banyak kalangan tidak sepakat dengan langkah pemerintah tersebut.

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tak luput dari sorotan. Karena, mereka salah satu yang menyetujui penjualan saham milik PT DMB. Diketahui, Pemda KSB, Sumbawa, dan Pemrov NTB sepakat melepas saham 24 persen.

a�?Kalau KSB sudah lebih dulu membuat kajian tentang penjualan saham ini,a�? kata Bupati KSB HW Musyafirin, Selasa (19/7).

Sekedar diulas, PT DMB ini perusahaan yang dibentuk Pemprov NTB, KSB, dan Sumbawa. Perusahaan patungan ini bermitra dengan PT Multi Capital dan membentuk PT Multi Daerah Bersaing (MDB). Perusahaan ini mengakuisisi 24 persen saham Newmont pada tahun 2010 lalu.

Menurut Bupati KSB HW Musyafirin, Pemda KSB sudah meminta ke DPRD untuk menyetujui penjualan saham. Juga mengusulkan untuk pemutihan utang piutang PT DMB kepada KSB.

a�?Kami tetap jual,a�? tegasnya.

Terkait munculnya perbedaan pandangan Fraksi DPRD NTB menyikapi rencana penjualan saham, bupati menanggapi santai. Ia menegaskan, persoalan itu tidak akan menganulir keputusan untuk melepas saham tersebut.

a�?Kalau dari kita, itu tidak menganggu secara signifikan,a�? jelasnya.

Ia mengatakan, mekanisme pengambilan keputusan untuk pelepasan saham ini sudah melalui prosedur dan mekanisme. Ia juga tetap berprasangka baik atas munculnya perbedaan pandangan.

a�?KSB sudah melalui proses ini dengan melibatkan DPRD,a�? tegas dia.

Bupati tidak mengetahui proses pelepasan saham di tingkat provinsi. Tapi, pemda KSB telah melibatkan DPRD dalam pengambilan keputusan (penjualan saham).

Bupati menegaskan, tidak ada pilihan lain bagi KSB untuk mempertahankan saham di DMB sebesar 6 persen dari 24 persen. Pelepasan saham tersebut menjadi sebuah keharusan.

a�?Tidak ada pilihan lain, ini harus kita jual,a��a�� tandasnya.

PT MDB ini perusahaan patungan tiga pemda. Pembagiannya diatur dengan skema 40 persen Pemrov NTB, 40 persen Pemda KSB, dan 20 persen Pemda Sumbawa.

a�?Kalau kita terus mempertahankan saham itu, sementara saham mayoritas di PTNNT itu sudah dijual. Kita khawatir saham 6 persen yang kita miliki itu nanti delusi (pengurangan),a��a�� tegasnya.

Menurut dia, delusi atas saham yang dimiliki pemerintah ini bisa saja terjadi. Ketika pemilik saham mayoritas ingin mengembangkan kegiatan, tentu semua pemilik saham harus berpartisipasi atau ikut memberikan suntikan modal.

Jika itu tejadi, sambung dia, dipastikan tiga pemda pemilik 6 persen tidak akan sanggup menambah modal tersebut. a�?Siapa yang akan bertanggungjawab kalau saham kita delusi. Untuk itu harus dijual,a��a�� kata dia.

Disinggung besaran nilai penjualan saham itu, bupati menegaskan, harga penjualan saham itu dihitung sesuai harga saat ini. Nilai penjualan dilihat dari harga 56 persennya yang dibeli PT AMI.

a�?Kita tinggal mengikuti saja,a�? ujarnya.

Terkait kekhawatiran muncul persoalan hukum, bupati menegaskan, tidak akan berimplikasi sejauh itu. Sebab, penjualan itu melalui penawaran terbuka. Sama seperti pertama kali saham itu dibeli.

a�?Kita inikan menjual, patokan itu sudah jelas,a�? tegas dia.

Bupati menegaskan, kesepahaman yang terbangun tentang penjualan saham sudah disepakati. Baik pemda KSB, Pemrov NTB, dan Pemda Sumbawa.

a�?Kita sudah ada MoU, saham itu akan dijual bersama-sama dengan Multi Capital,a��a�� tambahnya.

Sementara, Ketua DPRD KSB M Nasir ditanya munculnya kisruh di DPRD NTB enggan berkomentar. Ia berasaln bukan ranah DPRD KSB.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, KSB ini salah satu pemilik saham di DMB. Pemda memutuskan untuk menjual saham tersebut.

Penjualan itu, sambung dia, melalui kajian dan proses panjang. Pansus PT DMB berkesimpulan saham itu harus dilepas. a�?Keputusan ini sudah melalui mekanisme,a��a�� katanya.

Terpisah, Direktur Utama PT DMB Andi Hadianto mengatakan, pihaknya mengajukan sejumlah syarat terkait rencana penjualan saham yang ada di PT MDB.

Persyaratan yang diajukan itu nanti dapat dipenuhi dan menguntungkan PT DMB, selaku perusahaan patungan tiga pemda.

a�?Kalau ditanya soal kita dapat bagian dari penjualan itu, kita tentu saja akan dapat. Tapi kita mau, penjualan saham ini tetap memberikan posisi yang menguntungkan bagi tiga Pemda tadi,a��a�� tegasnya.

Persyaratan yang harus dipenuhi itu yakni, harus mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan HAM, BKPM, persetujuan dari pemegang saham, dan masih banyak proses lain.

a�?Kita ikuti saja prosesnya,a��a�� tambahnya. (far/r1)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka