Ketik disini

Tanjung

Kemendagri Puji Trobosan KLU

Bagikan

TANJUNGA�– Salah satu terobosan yang dilakukan Pemkab Lombok Utara adalah mewujudkan 100 persen pelajar memiliki akta kelahiran. Untuk itu, pemkab bersama Kemendagri menggelar sosialisasi 100 Persen Pelajar Berakta, kemarin (20/7).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar, Wakil Bupati Sarifudin, dan Direktur Adminduk Kemendagri Anny Julistiani. Kegiatan ini merupakan langkah awal sebelum melaunching 100 persen anak sekolah di Lombok Utara memiliki akta kelahiran pada HUT KLU ke-8, hari ini.

Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menegaskan aset yang paling penting dan berharga adalah anak-anak yang sehat dan berkarakter serta berahlak mulia. Bukan hanya tanah dan bangunan yang megah. a�?Untuk itu program ini harus berjalan secepatnya,a�? ujarnya.

Ditambahkan, untuk mendukung program tersebut pemkab memiliki terobosan yang akurat dan nyata dengan pola ibu-ibu yang melahirkan di rumah sakit. Begitu pulang sudah membawa dan memiliki akta kelahiran. Dengan sistem yang disederhanakan serta bersinergi dengan semua stakeholder.

Bupati juga berharap kedepannya pemerintah dapat memenuhi hak-hak masyarakat dan peningkatan pelayanan dasar, serta pentingnya pencatatan sipil, validasi data yang ada di lapangan. a�?Identitas hukum pencatatan sipil bagi anak merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Adminduk Kemendagri Anny Julistiani mengatakan, selama pemerintahan ini berjalan, telah banyak program yang sangat baik lahir di Lombok Utara. Hal ini merupakan sinergitas yang sangat tinggi dan baik antara pemerintah dengan masyarakat.

Program pencanangan 100 persen akta bagi anak sekolah tentu sangat bermanfaat. Karena persentase jumlah penduduk belum memiliki akta juga ada di Lombok Utara. a�?Tentunya akta ini akan sangat diperlukan bagi anak-anak untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi,a�? ujarnya.

Ditambahkan, sejak lahir hak hukum anak harus dipenuhi, karena itu maka hak anak untuk ikut dalam pembangunan dapat terjamin. Dalam UU Nomor 26 tahun 2008 ada waktu mengejar target 1,28 persen untuk akta kelahiran. Ini merupakan modal dasar kita dapat memberikan kualitas pendidikan yang baik bagi anak, amanat RPJMN pemerintah telah mencanangkan akta 77,5 persen dan 85 persen pada 2019.

a�?Semua program ini berhasil jika 10 SKPD bekerjasama dengan desa yang memiliki kaitan dengan akta, maka pemerintah akan dapat mengejar ketertinggal dari negara lain,a�? ungkapnya. (puj/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka