Ketik disini

Ekonomi Bisnis Headline

Potensi Tax Amnesty di NTB Rp 200 Miliar

Bagikan

MATARAM – Kantor Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (DJP Nusra) memperkirakan potensi dana tax amnesty (amnesti pajak, Red) yang bisa dikumpulkan sekitar Rp 200 Miliar.

a�?Salah satu manfaat dari kebijakan ini bisa menghapus tunggakan pajak wajib pajak yang mengikuti program ini. Ini juga akan meningkatkan penerimaan pajak,a�? kata Kepala Kantor DJP Nusra Suparno pada acara Tax Media Gathering kemarin (21/7) di kantornya.

Ia menjelaskan potensi tax amnesty ini cukup besar dan pastinya akan bisa membantu pembangunan di Indonesia. Secara nasional potensi tax amnesty berkisar Rp 165 triliun.

a�?Kalau targetnya dana masuk dari tax amnesty secara nasional sekitar Rp 5 ribu triliun,a�? ujarnya.

Dana itu dikelompokkan menjadi dua yaitu dari dana repatriasi dan dana deklarasi harta. Jumlah dana dari repatriasi ini diperkirakan sebesar Rp 1000 triliun. Sementara dari dana deklarasi harta Rp 4 ribu triliun.

Pengampunan pajak atau tax amnesty berlaku mulai awal Juli. Sejauh ini di NTB dan NTT sudah mulai ada wajib pajak yang intens berkonsultasi.

a�?Wajib pajak yang berminat mendapatkannya (tax amnesty, Red) terlebih dulu mengungkapkan seluruh harta yang belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan kepada DJP,a�? jelasnya.

Ia menjelaskan setelah itu wajib pajak membayar uang tebusan, berupa tarif dikali harta bersih. Yakni harta tambahan dikurangi utang terkait perolehan harta dan belum dilaporkan.

Adapun tarif tebusan atas harta yang ada di dalam negeri sebesar 2 persen untuk pelaporan yang dilakukan 3 bulan pertama setelah tax amnesty berlaku. Kemudian, 3 persen untuk 3 bulan kedua, dan 5 persen untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2017.

Selanjutnya tarif tebusan atas deklarasi harta di luar negeri dan dana tidak dialihkan ke dalam negeri 4 persen untuk 3 bulan pertama, 6 persen tiga bulan kedua, dan 10 persen untuk periode 1 Januari hingga 31 Maret 2017. Sementara deklarasi harta yang direpatriasi ke dalam negeri, sebesar 2 persen untuk pelaporan yang dilakukan 3 bulan pertama setelah tax amnesty berlaku. Kemudian, 3 persen untuk 3 bulan kedua, dan 5 persen untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2017.

a�?Dana yang akan dialihkan masuk ke dalam negeri jangka waktunya tiga tahun tetap berada di Indonesia,a�? tandasnya.

Sementara itu tanda-tanda positif pasca pemberlakuan tax amnesty mulai terlihat. Dalam bulan Juli ini, terjadi peningkatan IHSG serta cadangan devisa yang mencapai lebih dari USD 110 miliar.

a�?UU Tax Amnesty ada dampaknya positif bagi pasar modal dan cadangan modal kita,a�? kata anggota DPR RI Komisi XI H Willgo Zainar, kemarin (21/7).

Namun ia mengingatkan, pentingnya sosialisasi yang masif agar para wajib pajak paham betul tentang tax amnesty. Pemerintah sudah semestinya bekerja keras memberi pemahaman tentang tax amnesty pada semua kalangan. Serta meyakinkan para wajib pajak tentang manfaat tax amnesty.

a�?Kuncinya sosialisasi, dan bermanfaat bagi wajib pajak karena hidupnya akan nyaman dan tidak perlu takut lagi,a�? terangnya.

Saat ini, lanjutnya, pemerintah tengah mempersiapkan instrumen investasi yang paling sesuai, aman, dan menguntungkan bagi pemilik dana wajib pajak nantinya. Bersama perbankan, pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan terus berkoordinasi. Guna menarik minat calon wajib pajak, sehingga menempatkan dananya lebih dari 3 tahun.

a�?Kalau bisa lebih, selamanya. Tidak hanya pada masa holding 3 tahun saja,a�? papar Willgo.

Sebagaimana hajat pemerintah, UU ini untuk mendapatkan dana tebusan yang ditargetkan Rp 165 triliun masuk pada APBNP 2016. Serta sangat diharapkan masuknya dana sekitar Rp seribu hingga dua ribu triliun untuk menggerakkan investasi infrastruktur dan sektor ril.

Willgo berharap, dana tersebut tidak hanya masuk di perbankan dan pasar modal saja. Namun, harus masuk juga ke sektor infrastruktur melalui Private Project Partnership (PPP). Yang kemudian bersinergi dengan BUMN yang mendapat tugas di bidang pembangkit listrik, jalan tol, bandara, pelabuhan, dan sebagainya.

Demikian juga menunjang kedaulatan pangan, daging, dan kebutuhan rakyat. Pasalnya, selama ini kebutuhan masih diimpor dari luar negeri. Apalagi arah kebijakan pemerintah saat ini harus mengurangi ketergantungan barang impor. Baik untuk konsumsi maupun barang modal.

Menurutnya, jika dana tersebut disimpan di bank dalam bentuk giro dan deposito berjangka tentu akan menjadi beban perbankan. Terutama perbankan yang sudah kelebihan likuiditas. Ia khawatir, jika bank kelebihan likuiditras akhirnya dana wajib pajak dibelikan SBI. Akhirnya, pemerintah dalam hal ini BI akan terbebani.

a�?Idealnya, bank tidak simpan dalam waktu lama, cari instrumen investasi yang menarik dan menguntunkan serta mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi,a�? tandasnya. (nur/ewi/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka