Ketik disini

Headline Tanjung

KLU Diminta Tak Buru-buru Terbitkan Izin PT BAL di Gili Meno

Bagikan

TANJUNGA�– DPRD Lombok Utara meminta pemkab tidak terburu-buru untuk memberikan izin PT Berkat Air Laut (BAL) yang mau berekspansi ke Gili Meno. Pasalnya, dewan melihat track record perusahaan yang bergerak di bidang air bersih itu dianggap kurang baik. Terlebih, selama sekian tahun beroperasi di Gili Trawangan, PT BAL sendiri tidak pernah menyetor retribusi ke pemkab. a�?Sebenarnya PDAM bisa dimaksimalkan untuk ini. Apalagi PT BAL masih ada persoalan di Trawangan,a�? ujar Ketua Komisi II DPRD Lombok Utara Tusen Lasima, kemarin (22/7).

Menurut politisi PDIP ini, sistem operasional PT BAL dianggap tidak baik. Karena sepengetahuannya perusahaan tersebut mengambil air laut ke bawah tanah kemudian diolah menjadi air bersih. Ia khawatir, jika hal ini terus dilakukan akan merusak pulau. a�?Kalau cara di Trawangan diberlakukan juga di Meno kami khawatir Meno akan lebih cepat rusak,a�? tandasnya.

Dijelaskan Tusen, meskipun air bersih merupakan persoalan utama di tiga gili. Namun bukan berarti pemkab bisa mengambil risiko dengan mengiyakan siapa saja investor yang datang.

a�?Di Trawangan saja mereka belum ada izin operasional tapi sudah nekat beroperasi. Ini di Meno mereka juga sudah membangun padahal belum ada izin. Kalau belum ada izin lantas membangun itu sama saja pemkab dipaksa. Kita paham daerah membutuhkan investasi, tetapi kalau belum ada izin lantas membangun ini kan susah,a�? jelasnya.

Untuk diketahui, PT BAL yang kini beraktivitas di Trawangan akan melebarkan sayap bisnisnya ke Gili Meno. Dalam hal terkait penyediaan air bersih. Hal ini terungkap saat jajaran pimpinan PT BAL melakukan ekspose di kantor KPPT Lombok Utara beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan tersebut Direktur PT BAL John Matheson mengakui saat ini pembangunan perluasan jaringan di Gili Meno sudah dilaksanakan. Meskipun, pihaknya belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), A�TDUP, hingga IPPT dari KPPT Lombok utara. Namun mereka bergerak atas desakan dari masyarakat. a�?Itu resiko kami, karena kami bergerak diminta masyarakat,a�? cetusnya.

Dijelaskan, pembangunan yang sudah dilaksanakan antara lain, mulai dari tempat pengolahan air, jaringan pipa, hingga sumur di darat tempat pengambilan air laut yang jaraknya sekitar 100 meter lebih dari pantai. Kendati semua sudah terbangun, namun pihaknya belum mulai beroperasi melayani masyarakat. Pasalnya, pihaknya masih menunggu izin yang akan dikeluarkan KPPT. a�?Kita tidak berani melayani sebelum izin keluar, tetapi hanya untuk kebutuhan air tawar di masjid kita alirkan secara gratis,a�? jelasnya.

Sementara itu saat disinggung izin operasional di Gili Trawangan, John menjelaskan saat ini sedang diajukan ke Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU PR) RI. Artinya, pihaknya mengklaim tinggal menunggu izin keluar saja. Terkait kegiatan pengambilan air laut yang berada di darat di Gili Trawangan, pihaknya sudah mendapatkan berita acara rekomendasi teknis dari Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I dengan Nomor 539/BA/BWS-NT I/2016, tanggal 25 April 2016. Berita acara rekomendasi teknis inilah yang kemudian dipergunakan untuk mengajukan izin ke Kementrian PU PR.

Dalam surat rekomendasi BWS tersebut terdapat penjelasan, bahwa lokasi sumur pantai (pengambilan) yang telah dibangun di Gili Trawangan berjarak kurang lebih 100 meter dari pantai ke arah daratan dengan diameter sumur 25 sentimeter dan kedalaman kurang lebih 50 meter. Dengan air tergolong air laut dengan kadar garam kurang lebih 33,000 ppm TDS.

Kemudian dalam pertimbangan lain, mengacu berdasarkan Peraturan Menteri PU PR RI Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air Bab I Pasal 1 Ayat 2 kajian terhadap dampak pengambilan air terhadap sumber air laut sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang disampaikan PT BAL (UKL/UPL Tahun 2012). Tidak terdapat dampak negatif yang berarti terhadap sumber air dan ekosistem laut.

Hanya saja, apa yang dilakukan PT BAL selama ini di Trawangan tidak memberikan kontribusi kepada daerah. Menurut John, pihaknya memang belum pernah menyumbang pajak ke pemerintah, karena sejak berdiri beberapa tahun lalu, izin operasional yang diajukan tidak pernah dikeluarkan dan selalu ditolak. Sehingga payung hukum untuk membayar pajak tidak ada. Tetapi hal itu tidak menghambat PT BAL untuk menjual air ke Gili Trawangan hingga saat ini.

a�?Saya siap mengikuti ketentuan yang berlaku. Kita juga siap buat MoU. Karena ketika saya ingin membayar pajak selalu ditolak. Tapi saya selalu bayar pajak ke negara bahkan sampai Rp 600 juta setahun,a�?ungkapnya.

Sementara itu, Kepala KPPT Lombok Utara Sumadi menerangkan untuk ekspansi PT BAL ke Gili Meno pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi IPPT terlebih dahulu. Ini kemudian dipergunakan PT BAL dalam mengurus rekomendasi izin Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). (puj/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka