Ketik disini

Headline Kriminal

Ingat, Diskresi Bukan Untuk Perkaya Diri Sendiri!

Bagikan

Banyaknya pejabat daerah seperti bupati, wali kota maupun gubernur yang masuk penjara karena kasus korupsi membuat Presiden Jokowi (Jokowi) geram. Karena itu ia memanggil para petinggi aparat penegak hukum ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7) lalu. Jokowi meminta penegak hukum tidak serta merta menyeret para pejabat ke ranah hukum terkait indikasi penyimpangan dalam diskresi atau kebijakan yang dikeluarkan.

***

Permintaan presiden ini sendiri bukan tanpa alasan. Saat ini banyak pejabat daerah yang ragu bahkan takut mengeluarkan kebijakan penting karena ancaman pidana. Salah satu indikatornya adalah minimnya serapan anggaran di sejumlah daerah. Hal ini tentunya akan mengganggu pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Perintah ini sekaligus mengulang kembali istruksi yang disampaikan presiden dalam pertemuan serupa di Istana Bogor, Agustus 2015 lalu.

a�?Saya minta di jajaran Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI betul-betul garis lurusnya itu ada, setiap merespon kejadian, merespon perintah yang sudah kita lakukan, yang sudah kita sampaikan,a�? kata presiden.

Menurutnnya kebijakan dan diskresi pejabat daerah tidak boleh dipidanakan. Artinya, penegak hukum harus membedakan tindakan administrasi dengan yang memang berniat korupsi atau tidak.

Selain itu presiden meminta, kasus korupsi yang masih dalam proses penyelidikan tidak diekspose ke publik. Kasus yang boleh di beberkan ke publik yaitu kasus yang sudah sampai pada tahap penuntutan.

Permintaan presiden tersebut tak luput dar pro dan kontra. Sejumlah kalangan justru mengkritisi hal tersebut karena dirasa bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Pasalnya hal ini dianggap dapat membuka celah korupsi di daerah.

Terkait hal ini Kabag Penum Biro Penmas Div Humas Mabes Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, instruksi presiden jangan disalah artikan. Kepala daerah tetap akan diawasi. Jika memang ada unsur melanggar hukum atau diskresi yang dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

a�?Bukan berarti kepala daerah tidak diawasi. Karena instruksi itu,a�? jelasnya.

Karena, lanjut Martinus, dalam instruksi presiden tersebut terdapat pengecualian. Dimana, pengecualian itu menyebutkan, untuk kasus dugaan korupsi yang berawal dari operasi tangkap tangan tetap akan diproses hukum.

a�?Kita akan lihat dari unsur niatnya. Apakah memang berniat untuk melakukan korupsi atau tidak,a�? ujarnya.

Sementara itu, ketika koran ini menanyakan terkait instruksi presiden yang dianggap bertentangan dengan keterbukaan informasi publik, Martinus membantahnya. Menurutnya instruksi itu sama sekali tidak bertentangan dengan keterbukaan informasi. Karena, unsur sifat keterbukaan itu sudah diatur dalam peraturan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang keterbukaan publik.

Khusus untuk keterbukaan publik pada proses penyidikan sudah diatur dalam pasal 17 Undang-undang nomor 12 tahun 2008. Penyidikan itu dapat dibuka apabila dimohonkan kepada pihak kepolisian. Namun, permohonan itu harus dilakukan uji kompetensi terlebih dahulu. Apakah permohonan itu untuk kepentingan umum atau tidak.

a�?Saat uji itulah penyidik akan mempertimbangkan. Apakah kerahasiaan itu dapat menggangu proses penyidikan atau tidak,a�? jelasnya.

Presiden mengeluarkan instruksi itu untuk memberikan kepastian hukum terhadap penanganan kasus korupsi. Selain itu, untuk menjaga kerahasiaan asumsi penyelidik untuk mengusut tuntas kasus yang ditanganinya.

a�?Instruksi presiden itu sejalan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,a�? jelasnya.

Sementara itu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram Prof. Dr. Zaenal Asikin SH, MH memberikan komentar terkait instruksi presiden. Kepala Daerah diingatkan untuk tidak menyalah artikan instruksi tersebut.

a�?Jangan mentang-mentang diberikan keleluasaan untuk mengambil kebijakan dan diskresi, kepala daerah semena-semena,a�? ujarnya.

Semua tetap dalam jalur aturan. Maksudnya, diskresi yang dikeluarkan itu untuk membangun daerah. Bukan untuk memperkaya diri sendiri.

a�?Diskresi itu dikeluarkan harus berguna bagi kemaslahatan. Jangan untuk kepentingan tertentu,a�? ungkapnya.

Direktur Pascasarjana FH Unram itu menyebutkan pemerintah daerah dapat mengeluarkan diskresi dan kebijakan jika dalam keadaan mendesak demi kemaslahatan umum. Bukan untuk kepentingan pribadi. Namun demikian bukan berarti diskresi itu tidak dapat dipidana. Semua bentuk kebijakan yang menayalahi aturan tetap dapat dipidana.

a�?Semua unsur pidana itu sudah terdapat dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi,a�? jelasnya.

Jika unsur dalam pasal tersebut dilanggar dan berdasarkan niat sudah terbukti. Undang-undang mengamanatkan untuk mempidanakan. Karena itu penegak hukum harus melihat konstruksi kasus hukum dugaan korupsi. Karena, dalam temuannya di lapangan, banyak juga penegak hukum yang memaksakan diri untuk mengusut kasus.

Selain itu hasil temuan investigasi BPK juga harus disesuaikan terlebih dahulu. Mana yang memang menjadi asumsi publik dan internal.

Menurutnya, sekarang yang terjadi malah sebaliknya. Semua hasil temuannya langsung di ekspose ke publik. Sehingga, membentuk opini publik terhadap pejabat terkait. Padahal, hal itu, belum tentu benar terkait korupsi.

a�?Ini yang salah dipersepsikan oleh BPK. Sehingga, membuat presiden geram,a�? ujarnya.

Jaksa Klaim Tak Pelit Informasi

Sementara itu terkait instruksi ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB mulai menutup rapat perkara korupsi yang masih diselidiki. Kini setiap perkara korupsi di tahap penyelidikan a�?harama�? untuk diumbar ke media. Kajati NTB Tedjolekmono menegaskan, instruksi Presiden telah dijalani. Pihaknya tidak akan membuka perkara-perkara korupsi yang tengah diselidiki. Jika selama ini perkara korupsi ditingkat penyelidikan dibeberkan, namun sekarang tidak lagi seperti itu.

a�?Kami tidak akan berikan informasi. Itu instruksi Presiden,a�? tegasnya.

Ada segudang kasus korupsi yang ditangani kejaksaan. Untuk tahap penyelidikan, ada puluhan kasus yang ditangani. Berdasarkan data kejaksaan, perkara korupsi yang diselidiki sisa tahun lalu 31 kasus. Perkara yang masuk delapan kasus. Jadi totalnya 39 perkara.

Dari puluhan perkara itu, sekitar 21 kasus telah diselesaikan. Saat ini, kejaksaan sedang menyelidiki sekitar 18 perkara korupsi. Diantaranya, kasus dugaan APBD ganda Pemkot Mataram, dugaan penyalahgunan anggaran di Biro Hukum Pemprov, pengadaan vertical driyer Dinas Pertanian NTB, dan dugaan penyalahgunaan anggaran di BKD Pemrov NTB.

Kajati memastikan, pihaknya tidak akan memberikan informasi terhadap perkara-perkara tersebut. Ia beralasan perkara itu tengah diselidiki. Disamping itu, SOP melarang perkara yang masih penyelidikan diekspose.

a�?Kami tidak akan menjawab kalau ditanya perkara yang sifatnya masih penyelidikan,a�? tegasnya.

Tedjolekmono mengatakan, pihaknya tidak pelit informasi. Kejaksaan hanya menjalankan instruksi Presiden. Untuk itu, ia meminta kepada masyarakat agar tetap mengawasi setiap perkara yang ditangani.

a�?Kami tidak akan menutup informasi. Kami siap dikontrol,a�? tegas dia.

Sekali lagi, kajati mengingatkan pihaknya tidak akan membeberkan perkara ditahap penyelidikan. Ia mempersilahkan media mengutip informasi dari sumber lain.

a�?Yang jelas bukan dari kami,a�? katanya.

Kejaksaan tetap akan menjelaskan perkembangan perkara, tapi tidak bisa ditulis alias off the record. Jika media menulis, kajati memastikan akan mengajukan keberatan.

a�?Kalau yang off the record ditulis juga, kami ajukan keberatan,a�? tegasnya lagi. (arl/jlo/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka