Ketik disini

Headline Politika

Bawaslu NTB Usulkan Rp 75 M

Bagikan

MATARAM – Bawaslu NTB mulai menyiapkan diri untuk Pilkada 2018. Persiapan yang dilakukan salah satunya terkait anggaran. Bawaslu akan mengusulkan anggaran pilkada 2018 sebesar Rp 75 miliar pada APBD 2017.

Komisioner Bawaslu NTB Bambang Karyono mengatakan, anggaran itu akan digunakan untuk perbaikan pengawasan pilkada dengan menerapkan program baru. Salah satunya pengawasan berbasis teknologi informasi.

“Usulannya sudah kami bahas tinggal disampaikan,” kata Bambang Karyono kepada wartawan, kemarin (25/7).

Dikatakan, dalam konsepnya, Bawaslu NTB akan menerapkan sistem pengawasan pemilu partisipatif. Pihaknya melibatkan masyarakat, mahasiswa, dan pelajar yang tergabung dalam komunitas pengawas pemilu.

Nantinya, seluruh stakeholder tersebut akan disediakan media untuk melaporkan langsung hasil pengawasannya.

a�?Tinggal klik, seluruh data hasil pengawasan lengkap kronologi dan tempat peristiwa tersampaikan,a�? paparnya.

Dengan begitu, Bawaslu bisa langsung datang dan menindak peristiwa tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tidak hanya itu, Bawaslu, kata Bambang juga membutuhkan dana besar untuk membayar pengawas berbasis Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Saat ini jumlah TPS diperkirakan mencapai 10 ribu unit. Berarti butuh anggaran untuk membayar 10 ribu orang,” ungkapnya.

Terkait hal itu, pihaknya akan sharing anggaran baik dengan provinsi maupun kabupaten/kota yang menggelar pilkada.

Adapun pada 2018 mendatang akan berangsung empat pilkada.Yakni, pilkada gubernur, Lombok Barat, Lombok Timur, dan Kota Bima.

Bambang menjelaskan, progam lainnya yang membutuhkan dana juga sosialisasi pengawasan pilkada. Seperti, program Bawaslu Go To Campus dan Bawaslu Go To School. Dua program ini akan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pilkada di NTB.

Dia berharap kedepannya konsep pengawasan pemilu berbasis IT itu akan semakin meningkat. Bila perlu Bawaslu akan menyewa CCTV untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di setiap TPS.

“CCTV itu digunakan selama pemungutan suara berlangsung. Nah, kalau sudah begitu kan mudah menindak jika ada pelanggaran pemilu,” paparnya.

Dia menegaskan banyak lagi program yang disiapkan Bawaslu NTB yang membutuhkan dana.

Kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dana yang tersaji dalam pengusulan anggaran pilkada. (tan/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka