Ketik disini

Headline Selong

Ombudsman Jangan Hanya Gertak Sambal

Bagikan

SELONG – Ombudsman NTB diminta dewan tidak sebatas menebar ancaman (gertak sambal) terhadap Dinas Dikpora Lombok Timur (Lotim). Jika memang ada pelanggaran yang dilakukan, seharusnya laporan langsung ditujukan pada para penegak hukum.

”Kalau Ombudsman menganggap salah, mengapa tidak dilaporkan,” kritik Ketua Komisi II DPRD Lotim yang membidangi pendidikan, HL Hasan Rahman, kemarin (28/7).

Menurutnya pelaporan pada aparat penegak hukum merupakan jalan terbaik. Dengan demikian, dapat diketahui siapa yang benar dan salah. Dasar pihak mana yang tepat dan dasar pihak mana yang keliru. Dewan lanjutnya sudah mengetahui dasar yang dijadikan pijakan Dikpora Lotim sehingga ada surat edaran yang dikeluarkan ke SMA sederajat.

Secara sederhana, setiap siswa memerlukan lebih dari empat juta rupiah untuk biaya pendidikannya satu tahun. Sedangkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disediakan pemerintah kurang dari dua juta rupiah untuk setiap siswanya.

”Karena itu selisihnya ditutupi dengan mengajak komite membantu,” katanya menjelaskan alasan yang dipakai Dikpora.

Namun di lain pihak, ia juga mencoba mengerti alasan Ombudsman NTB bertindak. Pasalnya Kadis Dikpora Lotim L Suandi dianggap tak memiliki hak dan kewenangan mengeluarkan surat edaran. Surat itulah yang kemudian dijadikan dasar sekolah untuk melakukan pungutan pada siswanya.

”Menurut saya, selama wali murid tak berkeberatan, itu tak masalah,” katanya.

Dia lantas mencontohkan pada SMAN 1 Selong, di sana setelah dilakukan musyawarah para wali akhirnya bersepakat mengeluarkan hingga dua juta rupiah untuk biaya pendidikan anaknya. Sedang dalam kasus lain, diakui ada juga penolakan seperti pada SMAN 2 Aikmel. Wali murid justru bergerak karena merasa tak dilibatkan dan sekolah terkesan memaksa.

”Sekarang tergantung pendekatan yang dipakai sekolah,” ujarnya.

Terpisah Kepala Perwakilan Ombudsman NTB Adhar Hakim melalui pesan singkat mengatakan sudah bersurat resmi pada pihak terkait. Tertanggal 27 Juli lalu, bupati sudah dikirimi surat untuk mencabut edaran yang dikeluarkan bawahannya itu. Surat itu juga ditembuskan ke Mendiknas, Wakil bupati, Sekda, serta inspektorat selaku pengawas internal PNS.

”Menarik dana itu adalah kewenangan atributif yang hanya dimiliki kepala daerah, itu sesuai undang-undang,” jelasnya. (yuk/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka