Ketik disini

Politika

Golkar Akan Tuntaskan Konsolidasi Internal

Bagikan

MATARAM – DPD I Partai Golkar NTB akan menuntaskan sejumlah agenda internalnya. Mulai dari Musda DPD II kabupaten/kota hingga tingkat desa. Termasuk menentukan sikap politik terkait posisi Wakil Bupati Lombok Barat.

Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB Hj Baiq Isvi Rupaedah mengatakan, konsolidasi itu merupakan salah satu amanat rapat pimpinan nasional di Jakarta. Selain mengusung Jokowi sebagai calon Presiden 2019, Partai Golkar juga mengharuskan konsolidasi internal sudah tuntas akhir Desember 2016.

Terkait dengan itu, pihaknya menjadwalkan Musda Golkar kabupaten/kota dimulai awal Agustus hingga September. Dengan begitu, seluruh agenda politik internal akan lebih fokus membahas pilkada serentak 2018.

“Musda kabupaten/kota kita harapkan tuntas akhir September,” ujar Isvi kepada wartawan, kemarin (29/7).

Terkait Musda DPD II Partai Golkar itu, pihaknya menyerahkan seluruhnya kepada masing-masing DPD II Golkar kabupaten/kota. Artinya, seluruh mekanisme terkait Musda mengikuti AD/ART dan petunjuk pelaksana.

Ketua DPRD NTB itu menegaskan banyak agenda internal Golkar yang akan terlaksana. Sedangkan terkait calon Wakil Bupati Lombok Barat akan ditentukan pada 3 Agustus 2016 melalui rapat pleno DPD II Kabupaten Lombok Barat.

“Ada empat nama yang muncul yakni Nauvar Furqani Farinduan, H Umar Said, Lalu Sajim Sastrawan, dan H Yakti,” ungkapnya.

Untuk menentukan siapa calon Wakil Bupati Lombok Barat itu nantinya melibatkan DPP. Mekanismenya, DPD II Kabupaten Lombok Barat yang mengusulkan, disampaikan kepada DPD I untuk direkomendasikan kepada DPP.

Nantinya hanya tiga nama yang akan direkomendasikan kepada DPP setelah melalui rapat pleno yang dihadiri DPD I Golkar NTB.

Isvi mengatakan sebagai salah satu partai politik pengusung pasangan H Zaini Arony-Fauzan Khalid, Golkar bertanggung jawab untuk mengawal kondusivitas Lombok Barat.

Sementara itu, Bendahara DPD Golkar NTB H Wahidin HM Noer mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh dana pembinaan partai politik yang bersumber dari APBD.

Padahal menurut dia banyak agenda partai yang sudah terealisasi bahkan yang akan dilaksanakan.

Kata dia, seharusnya dana tersebut segera dicairkan menyusul tidak ada lagi konflik atau dualisme kepengurusan. Dana yang sudah dialokasikan pada APBD itu dinilai harus segera digelontorkan.

“Karena dana pembinaan senilai Rp 200 juta lebih itu merupakan hak kami karena partai ini gak bubar,” keluhnya.

Sejauh ini operasional partai masih menggunakan dana patungan, terutama pengurus harian dan dana dari para legislatif. Tidak jarang pihaknya meminjam dana dari pengurus harian jika dalam kondisi tertentu.

Dia berharap pemerintah dapat memahami kondisi tersebut. Dengan begitu, kiprah golkar dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dapat berlanjut. (tan/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka