Ketik disini

Headline Selong

Inspektorat Lotim: Pungutan di Sekolah Tidak Haram

Bagikan

SELONGA�– Inspektorat Lombok Timur (Lotim) menegaskan pungutan di A�SMA dan SMK sederajat bukanlah sesuatu yang diharamkan. Menurutnya secara aturan itu boleh, lantaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tak menanggung seluruh kebutuhan siswa dan operasional sekolah.

a�?Hanya sebagian yang ditanggung, kurangnya itu memungkinkan peran serta wali murid,a�? kata Inspektur Inspektorat, kemarin (29/7).

Penyataan itu menanggapi ketegangan yang terjadi antara Ombudsman NTB dengan Dikpora Lotim terkait edaran yang dijadikan dasar sekolah menarik dana siswa. Dalam penentuan besaran biaya itu, Haris mengatakan sekolah wajib melibatkan orang tua melalui komite.

a�?Harus ada kesepakatan bersama,a�? jelasnya.

Lantas apa yang menjadi dasar kesepakatan itu? Pria berdarah Mbojo itu mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) adalah sumbernya. Dari sana, diketahui berapa keperluan untuk seorang siswa selama satu tahun. Masing-masing sekolah bisa saja berbeda, faktor jumlah ekstra kurikuler yang diadakan sekolah menjadi salah satu pertimbangannya.

a�?Inilah titik pangkal masalah,a�? katanya memberi penegasan.

Selama ini sekolah dianggap tak pernah bersungguh-sungguh melakukan penghitungan RAPBS. Tak ada dasar yang dibuat sebagai patokan dalam menarik pungutan. Sehingga ia dapat memahami kecaman Ombudsman NTB atas masalah itu.

a�?Berulang kali kami tantang dikpora dan tiap seklah buat perhitungan, tapi tak pernah dilakukan,a�? sambungnya.

Dia juga mempertanyakan dasar penetapan surat Dikpora yang mematok kisaran Rp 1,5-2 juta persiswa pertahun. Dia juga menyindir apa yang dilakukan saat ini tak ubahnya ketika BOS belum diberikan pada SMA sederajat.

a�?Dengan adanya BOS, seharusnya yang dikeluarkan wali berkurang, tapi ini tetap saja, masalahnya ada di pengitungan itu,a�? tegasnya.

Padahal jiks RAPBS bisa disusun dengan baik dan benar sesuai kaidah dapat menjadi dasar sekolah melakukan pungutan. Namun demikian, kendati pungutan sudah dilakukan, ia berpandangan itu tak bisa diartikan sebagai sebuah penyelewengan. Dana BOS yang tak penuh dari pemerintah dan kebutuhan sekolah yang harus membiayai operasionalnya merupakan hal tak terbantahkan.

Sementara itu A�Kepala Perwakilan Ombudsman NTB Adhar Hakim kembali mengeluarkan pernyataan tambahan terkait hal itu. Pada prinsipnya Ombudsman akan berjalan sesuai cara yang diyakininya.

a�?Saya tak akan terpancing pada statement politik,a�? ujarnya menanggapi sindiran DPRD Lotim yang menganggap Ombudsman NTB hanya gertak sambal.

Dia mengatakan dasar surat Dikpora Lotim sudah salah. Seharusnya kalaupun hendak meminta peran serta wali, menggunakan kewenangan lebih tinggi yang dimiliki bupati melalui perbup. Selain itu, yang dilakukan wali murid harus tetap bersifat partisipatif. Tak boleh ada ketentuan nominal, batas pembayaran, dan sanksi yang diberikan pada siswa jika orang tuanya terlambat melunasi.

a�?Kesepakatan bersama tetap tidak boleh membuat patokan,a�? ujarnya.

Pola seperti ini diakui Adhar terjadi juga di daerah lain. Namun Lotim menjadi satu-satunya daerah dimana Kadis yang dianggap tak memiliki kewenangan mengeluarkan surat edaran yang dijadikan dasar sekolah memungut.

a�?Terbukti itu memberatkan dan meresahkan,a�? klaimnya.

Senada dengan Inspektorat Lotim, ia juga mengkritisi tidak adanya kejelasan RAPBS. Padahal itu penting sebagai dasar masyarakat mengetahui berapa kebutuhan sekolah dan apa saja yang akan dilakukan selama satu tahun kedepan. Kalaupun nantinya dari partisipasi wali murid yang bersifat sukarela, kebutuhan sekolah masih belum terpenuhi seluruhnya, disitulah dituntut kewajiban negara dan daerah untuk memenuhinya.

a�?Tidak bisa memaksakan beban pada orang tua siswa,a�? pungkasnya. (yuk/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka