Ketik disini

Metropolis

Nomenklatur SKPD Belum Jelas

Bagikan

MATARAMA� a�� A�Proses perubahan struktur Organsisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Mataram, masih berlanjut. Beberapa SKPD yang ada saat ini, berpotensi dipisah dan dilebur menjadi satu SKPD.

Meski belum bisa dipastikan nomenklatur SKPD yang baru, dari pemetaan urusan yang dilakukan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Mataram, jumlah Dinas berpotensi bertambah. Sementara Badan cendrung berkurang.

a�?Kita kemarin sudah melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pemetaan urusan di Kemendagri,a�? kata Kabag Ortal Kota Mataram, Cukup Wibowo.

Dari hasil sementara lanjut dia semua provinsi dan kabupaten/kota diarahkan harus sudah memiliki data verifikasi, utamanya yang menyangkut skor urusan. Ia menambahkan, perubahan OPD ini memang tidak hanya terjadi di Kota Mataram, namun semua daerah di Indonesia. Penyeragaman hasil juga diupayakan.

a�?Kita sudah menuntaskan untuk skor urusan, seperti yang saya tunjukan kemarin,a�? ulasnya.

Cukup meminta, semua pihak untuk tidak berspekulasi terlalu jauh terhadap dampak dari perubahan OPD ini. baik itu menyangkut adanya potensi pemisahan sejumlah SKPD menjadi beberapa SKPD, atau peleburan SKPD menjadi satu. Ia mengatakan semua masih bisa terjadi. Saat ini, lanjut dia, posisi Kota Mataram masih menunggu proses lanjutan di kementerian atau lembaga terkait.

a�?Sembari menunggu itu, kita disini menyiapkan instrumen raperda tentang OPD Kota Mataram yang akan dirumuskan bersama DPRD nanti,a�? ulasnya.

Sementara itu, Kasubag Kelembagaan Ortal Mustofa menambahkan, memang pada saat ini Bagian Ortal tidak bisa memutuskan bentuk SKPD yang ada. Sebelum menunggu hasil validasi di Kementrian atau lembaga pusat. Berbeda halnya sebelum UU 23 tahun 2014 dan PP 18 tahun 2016 diundangkan, jika dalam 20 hari tidak diterbitkan pedoman,maka biasanya daerah bisa menyusun SKPD sesuai dengan kebutuhan.

a�?Jadi harus menunggu dulu hasil kajian di Kementrian atau lembaga terkait,a�? tuturnya.

Sebelumnya, perubahan OPD ini memang diupayakan serentak, untuk memudahkan pemerintah pusat dan daerah, melakukan koordinasi. Terutama yang erat kaitannya dengan kemudahan layanan investasi bagi para investor. Pemerintah pusat menilai, banyak peraturan-peraturan yang justru menjerat pemerintah sehingga kesulitan menerbitkan izin.

a�?Kota Mataram sudah menyelesikan validasi, tinggal menunggu hasil selanjutnya di kementerian,a�? tandasnya. (cr-zad/r4)A�

Komentar

Komentar

 wholesale jerseys