Ketik disini

Giri Menang

Sengketa Tanah Telagawaru, Lobar Tunggu Kesimpulan PTUN

Bagikan

GIRI MENANG – Sengketa lahan Telagawaru memasuki babak baru. Kemarin (29/7), hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Mataram mengecek titik-titik yang menjadi objek sengketa, berdasarkan sertifikat milik Pemkab Lombok Barat.

Kabag Hukum dan Perundang-undangan Setda Lobar Bagus Dwipayana mengatakan posisi pemkab dalam perkara ini adalah sebagai tergugat II intervensi. Sebab, gugatan masyarakat ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lobar.

a�?Tapi karena kita (pemkab, red) yang memiliki sertifikat, jadi kita ikut digugat,a�? terang Bagus.

Terkait dengan sidang ditempat dari PTUN, Bagus menjelaskan, pengadilan ingin melihat dimana letak lahan yang menjadi objek sengketa. Apakah letak lahan dan juga batas-batas yang ada di sertifikat, sesuai dengan kondisi di lapangan.

Selain itu, hakim juga ingin mengetahui saat ini siapa yang menempati lahan. a�?Jadi sesuai tidak sertifikat yang pemkab miliki dengan kondisi ril di lapangan,a�? jelas dia.

Mengenai hasilnya, Bagus nampak percaya diri. Pengecekan yang dilakukan hakim berdasarkan sertifikat pemkab, dinilai sesuai dengan tinjauan lapangan dari PTUN.

Meski demikian, dia tak ingin mengambil kesimpulan lebih dini. Sebab hasil sidang di tempat yang dilakukan PTUN, nantinya akan dibacakan saat agenda kesimpulan.

a�?Hasilnya nanti dibacakan saat kesimpulan. Termasuk dengan hasil sidang-sidang yang sebelumnya,a�? ujar Bagus.

Terpisah, Kepala BPN Lobar Lukman menjelaskan, sengketa yang saat ini sedang berlangsung, berkaitan dengan permohonan ganti rugi yang diminta warga. Dari tujuh sertifikat milik Pemkab Lobar, warga ingin ada ganti rugi atas lahan yang mereka tempati.

a�?Yang mereka (warga, red) kejar itu nilai ganti rugi dari pemkab,a�? aku Lukman.

Lukman mengakui gugatan warga memang ditujukan kepada BPN Lobar. Sebab pihaknya menerbitkan sertifikat di atas lahan seluas 4,9 hektare atas nama Pemkab Lobar.

a�?Ini yang belum dibayar, dikuasai masyarakat tapi tanahnya milik pemkab. Tapi masyarakat sendiri tidak punya sertifikat,a�? bebernya.

Menurut Lukman, saat ini, baik pemkab maupun BPN menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Bila ternyata warga dimenangkan, maka tuntutan dari warga selaku penggugat akan dipenuhi.

Hanya saja, dalam pemenuhan ganti rugi tersebut, tidak akan dilakukan BPN Lobar. Menurut Lukman, ganti rugi sepenuhnya akan dilakukan Pemkab Lobar.

a�?Kalau masyarakat menang, dibayar oleh pemkab. Kepada yang berhak, itu nanti yang akan diganti rugi,a�? kata Lukman.

Terkait dengan gugatan yang dilayangkan warga, Lukman mengatakan, objek sengketa tersebut pernah dibahas di DPRD Lobar. Seharusnya masyarakat menyadari posisinya dengan tanah yang telah dikuasai pemkab.

a�?Dulu ada tanah kena banjir, kemudian pemerintah memberi tanah baru kepada warga yang tinggal di lokasi banjir. Istilahnya ditukar,a�? tandasnya.(dit/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka