Ketik disini

Giri Menang

Desa-desa di Lobar Enggan Lepas Tanah Pecatu

Bagikan

GIRI MENANG – Tanah pecatu milik Pemkab Lombok Barat, rupanya belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Sebab tanah seluas 88 hektare ini, hanya mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 500 juta setiap tahunnya.

Anggota DPRD Lobar Nurhidayah mengatakan, aset pemkab berupa tanah pecatu seharusnya bisa memberikan manfaat. Terutama dari sektor pendapatan, untuk perekonomian daerah dan PAD.

a�?Tapi ini kan tidak begitu. Malah dengan luasnya lahan itu, cuma bisa menghasilkan Rp 500 juta,a�? kata Nurhidayah.

Persoalan tanah pecatu ini, sempat menjadi perhatian dewan saat pembahasan APBD 2015. Ketika itu, dewan meminta eksekutif untuk serius memanfaatkan tanah pecatu.

Gayung bersambut. Saat itu, Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan (Distanakbun) Lobar menyetujui untuk mengambil alih 30 hektare dari total 88 hektare, untuk diberdayakan. Dari hitung-hitungan Distanakbun, tanah pecatu seluas 30 hektare bisa menghasilkan PAD hingga Rp 2 miliar.

a�?Tapi sampai sekarang belum jalan, itu yang kita pertanyakan,a�? kata kader Gerindra ini.

Nurhidayah mengungkapkan, saat ini tanah pecatu seluas 88 hektare dikelola Kantor Aset Daerah (KAD). Namun dalam pengelolaannya KAD hanya mampu menghasilkan PAD dari tanah pecatu sebesar Rp 500 juta.

Dia menduga, mekanisme pengelolaan yang dilakukan KAD, tidak berjalan dengan baik. Sebab tanah pecatu milik pemkab, disewakan kepada pihak ketiga. Akibatnya pendapatan yang diperoleh kurang maksimal.

Sementara itu, Kepala KAD Lobar Mahnan mengatakan, belum tuntasnya pengambilalihan tanah pecatu untuk dikelola Distanakbun bukan karena pihaknya. Pihak desa, di mana tempat tanah pecatu berada, enggan untuk melepas tanah pecatu untuk dikelola Distanakbun.

a�?Sudah berkoordinasi dengan camat maupun desa, terkait lokasi yang diinginkan. Tapi hasilnya kepala desa masih tidak mau,a�? aku Mahnan.

Keengganan desa, lanjut dia, karena mereka ingin juga mendapatkan keuntungan dari tanah pecatu yang disewakan. a�?Kalau harga sewanya melebihi ketentuan dari pemkab, maka kelebihan itu yang diambil desa untuk kas mereka,a�? terangnya. (dit/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka