Ketik disini

Headline Selong

Dalami Pungli di Sekolah, Ombudsman NTB Koordinasi dengan Polisi

Bagikan

MATARAMA�– Kabar dugaan adanya pemesanan bangku (siswa titipan, red) A�di sejumlah sekolah di NTB oleh pihak-pihak tertentu mendapatkan respon dari Ombudsman NTB. Termasuk diantaranya sejumlah aduan warga terkait dugaan pungutan liar (pungli).

a�?Kita tengah kembangkan temuan kasus di lapangan dan laporan pengaduan dari masyarakat,a�? kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim kepada A�Lombok Post, kemarin (1/8).

Dari hasil temuan itu, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Hal ini guna mencari titik terang atas persoalan tersebut.

a�?Polisi mungkin bisa membantu untuk mengungkap modus operandi pungli disetiap sekolah,a�? jelasnya.

Adhar menjelaskan, berdasarkan Undang-undang terpampang jelas larangan memungut anggaran dari siswa maupun dari wali murid. Namun, kenyataanya di lapangan sangat berbeda dengan aturan yang ada.

a�?Banyak orang yang bertameng untuk meraup keuntungan dalam penerimaan siswa baru,a�? ujarnya.

Hampir seluruh sekolah yangA� memberlakukan penetapan nominal dalam menarik sumbangan dari wali murid. Seharusnya, untuk penetapan nominal sumbangan itu sudah dilarang oleh Undang-undang.

a�?Boleh sekolah menarik pungutan. Tapi yang sifatnya sukarela. Sumbangan itu datang atas inisiatif wali sendiri untuk membantu,a�? jelasnya.

Adhar sepakat dengan upaya Kadis Dikpora NTB, Suruji yang ingin memperbaiki sistem pendidikan yang berintegritas. Terlebih lagi, provinsi berwenang melakukan supervisi terhadap kegiatan penyelenggaran pelayanan publik di sektor pendidikan.

Oleh sebab itu Ombudsman berharap melakukan evaluasi yang sifatnya konkrit dan komprehensif terkait pelaksanaan penerimaan siswa baru.

a�?Banyak masyarakat yang mengeluhkan sistem PPDB ini,a�?

Contohnya, di Lombok Timur terjadi penyerangan kepada sekolah yang diduga melakukan pungli yang dapat memberatkan wali murid.

a�?Masyarakat merasa putus asa dengan sekolah yang memberlakukan pungli,a�? ucapnya.

Adhar menegaskan, Pemprov jangan tinggal diam dengan beberapa kasus yang ada. Pemprov harus segera mengambil tindakan untuk mengevaluasi sistem pendidikan.

a�?Ini sudah titik yang berbahaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang berintegritas di NTB,a�? pungkasnya. (arl/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka