Ketik disini

Tanjung

Pencairan Dana Desa di KLU Terhambat oleh Perbup

Bagikan

TANJUNG – Aturan pengajuan proposal sebagai syarat dicairkannya Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) dikeluhkan sejumlah desa. Pasalnya, pada 2016 ini penyesuaian perbup terkait anggaran itu bertambah.

Jika pada tahun sebelumnya desa hanya menyesuaikan dengan Perbup ADD dan DD, kini desa juga harus menimbang Perbup pengadaan barang dan jasa.

a�?Sekarang harus disesuaikan dengan pengadaan barang dan jasa. Memang ada desa yang mengeluh tetapi ini harus dijalankan,a�? ujar Kabid Pemdes, BPM PP KB Pemdes Lombok Utara Edi Agus Wahyudi.

Dijelaskan, dengan perbup pengadaan barang dan jasa, tidak dipungkiri menjadi kendala pencairan anggaran di desa sehingga kerap kali terlambat. Selain harus negosiasi dengan pihak ketiga selaku penyedia barang yang memakan waktu lama, kegiatan fisik di desa pun menjadi lemot.

a�?Sebelumnya itu termin pertama pengerjaan fisik dua bulan sudah kelar. Tetapi sekarang bisa sampai empat bulan,a�? katanya.

Saat ini mau tidak mau pihak desa mesti mengikuti aturan tersebut. Namun, Edi berharap pemerintah pusat khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri bisa menyederhanakan regulasi tersebut. Mengingat, keterbatasan SDM di desa.

a�?Tiap daerah itu punya SDM berbeda. Semestinya kementerian satu suara untuk regulasi. Jangan jalan sendiri-sendiri,a�? tandasnya.

Menyoal pencairan Dana Desa sendiri, Edi mengatakan, saat ini masih terdapat dua desa yang belum menyeleseikan yakni Desa Sambik Bangkol dan Desa Sesait. Kendati pun tidak terdapat batas waktu, namun pihaknya berharap agar semua anggaran pada termin pertama tahun 2016 ini bisa cair seluruhnya. Idealnya batas waktu perampungan harus selesai pada akhir Juli.

a�?Sepertinya Sambik Bangkol Senin bisa selesai. Karena mereka sudah konsultasi,a�? pungkasnya. (puj/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka