Ketik disini

Bima - Dompu

Bupati Dompu Jangan Asbun

Bagikan

BIMAA�– Statemen Bupati Dompu H Bambang soal kepemilikan Pulau Satonda, membuat kuping sejumlah elemen di Bima panas. Terutama, LSM Al Kautsar dan Tim Satonda Menggugat.

Sebelumnya Bambang mengklaim, secara hukumA�A�Pulau Satonda milik Kabupaten Dompu. Itu sesuai SK Gubernur NTB Nomor 678 Tahun 1995 tentang Pulau Satonda.

Ketua LSM Al Kautsar yang bergabung dengan Tim Satonda menggugat, Muslimin menilai, pernyataan itu Asbun (Asal Bunyi). Tanpa mempertimbangkan lebih jauh tentang kekuatan SK tersebut.

SK Gubernur, kata dia, tidak termasuk dalam urutan hirarki perundang-undangan negara. Kewenangan gubernur untuk menyelesaikan sengketa wilayah. Bukan memutuskan pengalihan wilayah.

a�?Ini menandakan Bupati Dompu tidak paham aturan,a�? tudingnya.

Klaim Pulau Satonda berdasarkan SK gubernur tersebut, lanjut dia, boleh-boleh saja. Tapi, terlebih dahulu harus membatalkan UU Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah tingkat I Bali dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian UU Nomor 64 Tahun 1958, tentang pembentukan daerah tingkat II wilayah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Karena kedua UU itu tidak dijadikan rujukan lahirnya SK Gubernur 678 tahun 1995 itu.

a�?Kalau UU itu tidak dihapus, artinya keputusan hukum yang rendah mengalahkan keputusan hukum yang lebih tinggi,a�? sebutnya.

Ia meminta, Bupati Dompu segera mengajukan surat kepada Mahkamah Agung atau kepada Kemendagri. Meminta UU itu dibatalkan. a�?Meminta membatalkan UU itu lebih terhormat, ketimbang SK Gubernur NTB,a�? katanya.

Kepada Gubernur NTB, ia meminta tidak hanya melihat surat permohonan Bupati Dompu. Sehingga mengeluarkan SK Nomor 678 Tahun 1995. Gubernur, katanya, seharusnya memanggil Bupati Bima, Bupati Dompu bersama Tim Satonda Menggugat untuk membahas dan menuntaskan sengketa tersebut.

a�?SK Nomor 678 Tahun 1995, bukan akhir masalah. Tetapi menjadi sumber masalah baru,a�? sorotnya. (mch/r1)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka