Ketik disini

Metropolis

Kinerja Pemkot Diperiksa

Bagikan

MATARAMA�– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB secara khusus mendatangi Pendopo Wali Kota Mataram untuk melakukan pemeriksaan, Selasa (2/8). Beberapa pejabat dipanggil dalam pertemuan itu.

Diantaranya Plt. Sekda Kota Mataram Effendi Eko Saswito, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Yance Hendradira, Kepala Inspektorat H Makbul Maa��shum, Kepala Dinas Kesehatan dr Usman Hadi dan perwakilan RSUD Kota Mataram.

Usai pertemuan, Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB Wahyu Priyono mengatakan, BPK memiliki tiga jenis pemeriksaan. Yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan keuangan sudah selesai saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bulan Mei lalu. Setelah itu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kinerja. a�?Itu sekarang,a�? ungkapnya.

Khusus di Mataram, BPK sekaligus akan dilakukan pemeriksaan terhadap belanja daerah tahun 2016 dari 1 Januari a�� 31 Juli. Pemeriksaan ini akan bermanfaat untuk pemeriksaan keuangan tahun depan.

a�?Kalau pemeriksaan belanja daerah ini lebih pada ketaatan pengelolaan anggaan seperti apa,a�? jelasnya.

Dalam pemeriksaan ini tim BPK dibagi menjadi dua. Masing-masing tim terdiri dari empat orang. Satu tim memeriksa realisasi belanja daerah dan tim lainnya memeriksa kinerja. Pemeriksaan kinerja ini adalah untuk memastikan bagaimana pemerintah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, apakah sudah sesuai standar atau tidak.

Dijelaskan Wahyu, pemeriksaan tertentu artinya pemeriksaan hanya pada belanja daerah dan pada bidang tertentu saja. Berbeda dengan pemeriksaan keuangan, semuanya diperiksa mulai dari pendapatan, belanja, piutang dan aset diperiksa.

a�?Kalau yang saat ini hanya realisasi belanja keuangan saja,a�? terangnya.

Untuk pemeriksaan kinerja BPK akan mengambil sampel pelayanan di RSUD Kota Mataram dan Puskesmas. Pemeriksaan kinerja ini baru awal sebagai pendahuluan, secara lebih terperinci akan dilakukan pada Oktober.

RSUD dijadikan sampel karena rumah sakit merupakan objek penting dan BPK ingin tahu saja bagaimana pelayanan yang diberikan selama ini. Pemeriksaan kinerja sendiri serentak di seluruh Indonesia, ada yang mengabil sampel di pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan BPK NTB mengambil sampel pelayanan RSUD Kota Mataram.

Terkait rekomendasi yang diberikan BPK kepada Pemkot Mataram. Menurut Wahyu, semua rekomendasi sudah ditindaklanjuti. Hanya saja dalam tindaklajut ini ada yang sesuai rekomendasi, ada yang belum dan ada yang sedang proses. Tapi oleh Pemkot Mataram semua rekomendasi sudah ditindaklanjuti.

Ada yang selesai dan ada yang dalam proses. a�?Artinya dalam waktu 60 hari semua sudah dijawab,a�? ujarnya.

Sementara untuk aset Pemkot Mataram yang masih dikuasai pihak ketiga, ia mengaku belum melihat data secara detail, apakah sudah ditindaklanjuti satu persatu. Menurutnya, tindaklajut ini bisa berupa surat perintah atau surat teguran dari wali kota untuk mengembalikan aset tersebut.

Sebagai bentuk kontrol, BPK rutin mengundang inspektorat setiap enam bulan sekali untuk menyampaikan sejauhmana tinjdaklanjut, disertai bukti-bukti. Tapi bila ada perkembangan sebelum enam bulan, bisa langsung disampaikan ke BPK.

a�?Kita secara rutin mengundang inspektorat sebagai koordinator penyelesaian tindaklajut rekomendasi BPK,a�? ujarnya.

Sementara itu, Plt. Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito mengatakan, kedatangan BPK ini dalam rangka menyampaikan informasi bahwa mereka akan melakukan pemeriksaan terhadap kinerja tahun anggaran berjalan dari Januari-Juli. a�?Ini merupakan kegiatan rutin yang dimulai hari ini,a�? katanya.

Tindaklanjut rekomendasi BPK tahun anggaran 2015 menurutnya sudah dilakukan, bahkan Mataram stermasuk yang tertinggi dalam menindaklajuti temuan BPK dengan 93,8 persen. Sementara sisanya enam persen masih sedang proses penyelesaian, diantaranya adalah aset-aset. (ili/r6)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka