Ketik disini

Politika

KPU Lobar Sedang Galau

Bagikan

GIRI MENANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Barat kesulitan mendata ratusan kepala keluarga (KK) yang tinggal di Desa Batu Putek, Kecamatan Sekotong.

Pasalnya, mayoritas masyarakat di sana hingga saat ini belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP).

Ketua KPU Lombok Barat Suhaimi Syamsuri mengatakan, sudah berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil menyangkut persoalan itu. Menurut dia, keberadaan masyarakat yang tidak memiliki identitas itu berpotensi mengganggu pelaksanaan pilkada 2018 mendatang.

Lobar merupakan salah satu daerah di NTB yang akan menggelar pilkada serentak 2018. Saat ini, KPU Lobar sedang menyiapkan berbagai hal terutama pendanaan.

Ditegaskan, persoalan ini diharapkan harus segera tuntas karena menyangkut hak warga negara untuk menentukan pilihannya dalam pilkada.

a�?Memang harus didata, tapi kalau tidak memiliki identitas, lantas kami mendata Nomor Induk Kependudukan (NIK) pakai apa.

Ini berpotensi jadi persoalan jika dibiarkan berlarut-larut,a�? kata Suhaimi kepada wartawan, kemarin (2/7).

Di samping itu, persoalan lain yang dikhawatirkan akan timbul adalah gesekan sosial ketika nantinya mereka memperoleh surat panggilan untuk memilih.

Terlebih, jika identitas mereka tidak jelas apakah sebagai masyarakat Lobar atau bukan.

Selain persoalan itu, KPU Lobar juga sedang menuntaskan anggaran dana pilkada 2018. Jika anggaran dana pada pilkada 2013 mencapai Rp 14 miliar, maka kali ini diperkirakan lebih.

Bahkan, KPU Lobar sudah mengajukan anggaran sebesar Rp 31 miliar kepada pemerintah daerah.

Menurut Suhaimi, pembengkakan anggaran itu disebabkan banyak faktor. Salah satunya kenaikan honor bagi PPK, PPS, hingga petugas TPS.

Dia menyontohkan untuk Ketua PPK yang sebelumnya mendapat honor Rp 1 juta, kali ini dianggarkan menjadi Rp 1,6 juta. Begitu juga PPS dan petugas di TPS.

Jumlah TPS pada Pilkada 2018 mendatang sebanyak 1.180 unit dengan jumlah PPS sebanyak 122 orang.

Jika setiap TPS harus melibatkan sembilan petugas, maka menurut dia sebanyak 10.620 orang yang akan dianggarkan. a�?Itulah salah satu yang menyebabkan anggaran dana ini membengkak,a�? paparnya.

Pembengkakan anggaran, kata Suhaimi juga disebabkan pembiayaan alat peraga kampanye untuk masing-masing pasangan calon juga masih ditanggung negara.

Dengan begitu, pihaknya mengantisipasi berbagai kemungkinan menyangkut pembiayaan alat peraga kampanye tersebut.

Terpisah, politisi Partai Demokrat yang merupakan anggota DPRD Lobar Indra Jaya Usman mendorong pemkab segera bersikap terkait persoalan yang dikeluhkan KPU.

Menurut dia, persoalan itu sangat pelik karena terkait dengan persoalan sosial kemasyarakatan.

Maka itu, Indra berharap dinas terkait segera memerifikasi masyarakat di Batu Putek, Sekotong sehingga keberadaan mereka jelas. Jika memang dinilai sebagai masyarakat Lobar, maka seyogyanya mereka diberikan identitas.

a�?Seyogyanya memang harus diperjelas dengan cara verifikasi langsung.

Jangan dibiarkan seolah-olah tidak ada padahal kenyataannya mereka ada sehingga tidak menimbulkan konflik sosial dikemudian hari,a�? papar Iju sapaan akrab politisi muda ini.

Dia menilai persoalan tersebut tidak sekadar terkait pilkada, tapi lebih kepada hak warganegara memperoleh pelayanan pemerintah. Apalagi menyangkut kepemilikian lahan yang dapat menuai banyak persoalan lainnya.

Iju menilai pemerintah harus tegas untuk memberikan pelayanan maksimal kepada rakyat. Dengan begitu, segala persoalan yang timbul apalagi menyangkut identitas benar-benar terselesaikan dengan baik.

a�?Ya jangan sampai mereka itu hanya peladang yang sewaktu-waktu meninggalkan lokasi itu. Disitulah pentingnya kehadiran pemerintah untuk menyelesaikan persoalan rakyat,a�? paparnya. (tan/r9)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka