Ketik disini

Metropolis

Revisi RTRW Ampuni Pelanggaran

Bagikan

MATARAMA�-A�Pelanggaran-pelanggaran tata ruang selama lima tahun terakhir kini akan diampuni. Hal ini dilakukan melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram Nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Jika disahkan, penyimpangan-penyimpangan yang sudah ada akan direposisi.

a�?Bukan dilegalkan (pelanggaran itu) tetapi diposisikan kembali,a�? kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram HL Martawang, kemarin (2/8).

Ia mengatakan, eksekutif dan legislatif sudah sepakat untuk melakukan revisi RTRW. Pada masa sidang berikutnya, revisi ini akan segera dibahas. Revisi ini akan mempertimbangkan perkembangan kekinian Kota Mataram. Terhadap pelanggaran yang sudah ada, saat ini tengah dilakukan kajian, meminta masukan dari berbagai pihak. Diharapkan masukan ini dapat memperkaya bahan revisi.

a�?Ke depan (revisi) akan menjadi pegangan utama dalam konteks mengisi pazel-pazel pembangunan di Kota Mataram,a�? jelas Martawang.

Martawang membantah jika revisi Perda itu dibuat untuk mengakui pelanggaran. Tapi untuk penyempuranaan terhadap berbagai kondisi di lapangan yang terus mengalami perubahan. Sebab realitas perkotaan itu selalu berkembang.

Di sisi lain, pemerintah juga ingin mengukuhkan diri sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa. a�?Yang tentu membutuhkan adaptasi kita semua,a�? katanya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram I Gede Wiska mengatakan, dewan masih menunggu hasil kajian akademisi. Tapi yang jelas, revisi perda ini harus meperjuangkan RTH dan lahan pertanian abadi. Revisi ini diperlukan untuk melindungi lahan-lahan yang belum dibangun.

a�?Jangan sampai ini (revisi) malah mengorbankan RTH yang ada dan sawah-sawah yang beralih fungsi,a�? kata politisi PDIP ini.

Dewan akan tetap berpedoman pada hasil kajian akademisi. Jika dinyatakan tidak perlu revisi maka dewan tidak akan merevisi. Demikian juga, jika diperlukan revisi maka dewan akan menyetujui.

Ia mengakui, saat ini banyak investor yang ingin masuk, tapi tetap perlu dipikirkan masalah lingkungan hidup dan keseimbangan tata ruang kota. Apalagi lahan pertanian abadi ini merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram I Wayan Sugiartha menambahkan, revisi RTRW ini dibutuhkan karena terlalu banyak penyimpangan terhadap perda sebelumnya. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus menerus, untuk itu perlu ada kepastian hukum untuk melindungai lahan yang tersisa, sekaligus memberikan kepastian bagi investor, mana lahan yang boleh dibangun dan mana lokasi yang dilarang.

a�?Kalau yang sudah terbangun tidak mungkin lagi dirobohkan, tapi lahan yang belum terbangun ini yang kita lindungi,a�? katanya.

Menurutnya, pelaksanaan perda selama ini tidak maksimal karena lemahnya pengawasan. Satu per satu pelanggaran tata ruang dibiarkan, lahan-lahan pertanian digadaikan sehingga saat ini sawah terus menyusut. Meski bukan daerah pertanian, tapi keseminbangan lingkungan tetap perlu dijaga. Bila tidak maka dampak lebih besar akan dirasakan ke depan. a�?Pengawasan ini yang sangat lemah,a�? tegasnya.

Ia meminta agar revisi ini benar-benar menjadi pedoman semua pihak. Tidak lagi menjadi mancan ompong. Sehingga ke depan tidak perlu lagi ada revisi-revisi. (ili/r6)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka