Ketik disini

Headline Tanjung

TPA Jugil Desa Sambik Bangkol KLU, Terkendala Akses Jalan

Bagikan

TANJUNG – Lombok Utara belum memiliki tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Padahal pemkab sudah memiliki aset yang bisa digunakan sebagai TPA di Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga. Tetapi, karena belum ada akses, maka lahan itu belum bisa dimanfaatkan.

“Kami sudah masukkan rencana penganggaran pembebasan lahan untuk akses jalan itu ke Bappeda. Disetujui dibahas di APBDP atau APBD 2017 tergantung nanti,” ujar Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP) Lombok Utara Dewa Gede Purwa, kemarin (2/8).

Dijelaskan, pihaknya memprediksi kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahan sekitar Rp 1 miliar. Namun untuk memastikan, pihaknya tentu akan melibatkan tim appraisal independen untuk menaksir harga lahan di Jungil.

“Itu ada prosesnya. Kalau sudah disetujui pengajuannya, masih ada observasi, mencari pemilik tanah serta bukti kepemilikannya, kemudian tim appraisal turun menaksir harga,” paparnya.

Saat ditanya, kenapa pada saat pengadaan lahan tidak langsung juga disiapkan akses jalan masuk, Purwa mengaku tidak tahu. Pasalnya saat itu bukan pihaknya yang melakukan pengadaan lahan.

Lebih lanjut, Purwa mengatakan, selain akses jalan, pihaknya juga memasukkan pengadaan lahan untuk pengolahan sampah di Gili Trawangan. Untuk di Trawangan, pihaknya berencana membebaskan lahan seluas 50 are dengan harga sekitar Rp 5 miliar.

“Itu juga kita masukkan, menunggu pembahasan nanti,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto memberi sinyal positif terkait pengajuan angggaran dari KKP tersebut. “Kalau untuk pembebasan lahan akses jalan di Jugil kami sangat setuju,” katanya.

Ditambahkan, DPRD menilai pembebasan lahan untuk akses jalan di Jugil merupakan kebutuhan mendesak. Pasalnya, pemkab sekarang sudah memiliki lahan di Jugil untuk TPA.

“Meskipun kita keras, tetapi kalau pembebasan lahan akses jalan kami setuju. Karena ini lahan untuk TPA sudah jelas ada,” tandasnya. “Kalau kita tidak manfaatkan kita yang rugi. Jadi harus segera dimanfaatkan,” imbuhnya.

Namun Ardianto mengingatkan eksekutif untuk membuat perencanaan yang matang ketika ingin membeli lahan. Pihaknya tidak ingin tanah yang dibeli kemudian karena perencanaan tidak matang jadi sulit dimanfaatkan.

“Contohnya sudah ada lima lahan seperti itu termasuk Jugil. Intinya kami setuju saja asal semua jelas perencanaannya. Kami tidak ingin terpaksa setuju karena sudah terlanjur ada,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Ardianto mengatakan, untuk pengadaan lahan di Trawangan, akan sedikit sulit disetujui. Karena saat ini perda pengelolaan sampah yang mengatur sistem pengelolaan dan lainnya belum ada.

“Ini kan sudah masuk prolegda, mari dibahas dulu dan ditetapkan. DPRD setuju asal itu yang terbaik bagi daerah tetapi perencanaan harus jelas,” pungkasnya. (puj/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka