Ketik disini

Sumbawa

Dinas Dikpora KSB Usut Dugaan Pungli di Sekolah

Bagikan

TALIWANGA�– Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan menelusuri sekolah yang melakukan pungutan liar (pungli). Ada beberapa sekolah diduga menarik iuran terhadap siswa baru, termasuk iuran bagi siswa yang akan naik kelas.

Kepala Dinas Dikbudpora Mukhlis mengatakan, pemerintah melarang sekolah menarik iuran dari peserta didik. Karena, biaya pendidikan sudah ditanggung pemerintah. Apalagi, di KSB telah memberlakukan kebijakan subsidi pendidikan di semua jenjang.

a�?Beberapa kali pertemuan dengan kepala sekolah dan UPTD, kami dengan tegas melarang sekolah menarik iuran,a�? katanya, kemarin (3/8).

Tapi, kenyataan masih ada sekolah yang diduga menarik iuran terhadap siswanya. Pungli itu diketahui dari keluhan orang tua/wali murid. Alasan sekolah, uang itu digunakan untuk membayaran iuran osis, Imtaq, iuran pramuka, dan kegiatan lainnya.

Ia menegaskan, penarikan iuran memang tidak dilarang. Tapi, penarikan itu bukan sekolah. Penarikan hanya bisa dilakukan komite sekolah. Itu pun setelah ada kesepakatan antara komite sekolah dengan orang tua/wali murid.

Dari keterangan pihak sekolah, sambung dia, iuran yang ditarik itu sesuai aturan dan mekanisme. Juga atas kesepakatan antara komite sekolah dan orang tua/wali murid.

a�?Kita tidak bisa intervensi komite sekolah yang ingin menyumbang dan membantuA�A�sekolah meningkatkan kualitas pendidikan,a��a�� terangnya.

Tanggung jawab pendidikan, kata dia, bukan hanya pemerintah. Tapi, tanggung jawab semua pihak. Salah satunya orang tua/wali murid. Kendati demikian, dinas tetap mengevaluasi kebijakan sekolah terkait penarikan iuran tersebut. Jika, ditemukan sekolah sengaja melanggar aturan, tentu akan mendapatkan sanksi.

a�?Sekolah yang bersangkutan, harus bertanggung jawab mengembalikan iuran pungli ke peserta didik,a�? tegasnya.

Begitu juga, sambung dia, bagi pihak yang melanggar aturan akan diberikan sanksi tegas. Dinas tidak memberikan toleransi bagi pelaku pendidikan yang melanggar aturan.

a�?Jika terbukti bersalah, maka yang bersangkutan siap menanggung resiko,a��a�� tandasnya. (is/r1)

TALIWANG-Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan menelusuri sekolah yang melakukan pungutan liar (pungli). Ada beberapa sekolah diduga menarik iuran terhadap siswa baru, termasuk iuran bagi siswa yang akan naik kelas.

Kepala Dinas Dikbudpora Mukhlis mengatakan, pemerintah melarang sekolah menarik iuran dari peserta didik. Karena, biaya pendidikan sudah ditanggung pemerintah. Apalagi, di KSB telah memberlakukan kebijakan subsidi pendidikan di semua jenjang.

a�?Beberapa kali pertemuan dengan kepala sekolah dan UPTD, kami dengan tegas melarang sekolah menarik iuran,a�? katanya, kemarin (3/8).

Tapi, kenyataan masih ada sekolah yang diduga menarik iuran terhadap siswanya. Pungli itu diketahui dari keluhan orang tua/wali murid. Alasan sekolah, uang itu digunakan untuk membayaran iuran osis, Imtaq, iuran pramuka, dan kegiatan lainnya.

Ia menegaskan, penarikan iuran memang tidak dilarang. Tapi, penarikan itu bukan sekolah. Penarikan hanya bisa dilakukan komite sekolah. Itu pun setelah ada kesepakatan antara komite sekolah dengan orang tua/wali murid.

Dari keterangan pihak sekolah, sambung dia, iuran yang ditarik itu sesuai aturan dan mekanisme. Juga atas kesepakatan antara komite sekolah dan orang tua/wali murid.

a�?Kita tidak bisa intervensi komite sekolah yang ingin menyumbang dan membantuA�A�sekolah meningkatkan kualitas pendidikan,a��a�� terangnya.

Tanggung jawab pendidikan, kata dia, bukan hanya pemerintah. Tapi, tanggung jawab semua pihak. Salah satunya orang tua/wali murid. Kendati demikian, dinas tetap mengevaluasi kebijakan sekolah terkait penarikan iuran tersebut. Jika, ditemukan sekolah sengaja melanggar aturan, tentu akan mendapatkan sanksi.

a�?Sekolah yang bersangkutan, harus bertanggung jawab mengembalikan iuran pungli ke peserta didik,a�? tegasnya.

Begitu juga, sambung dia, bagi pihak yang melanggar aturan akan diberikan sanksi tegas. Dinas tidak memberikan toleransi bagi pelaku pendidikan yang melanggar aturan.

a�?Jika terbukti bersalah, maka yang bersangkutan siap menanggung resiko,a��a�� tandasnya. (is/r1)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka