Ketik disini

Politika

Indeks Demokrasi di NTB Meningkat

Bagikan

MATARAM – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) NTB 2015 mengalami peningkatan dari 62,62 poin (2014) menjadi 65,08 poin (2015) atau naik 2,46 poin. Meski meningkat, Badan Pusat Statistik (BPS) NTB melihat posisi NTB masih pada kategori sedang.

a�?Meningkat tapi kategori sedang dengan indeks 60 hingga 80,a�? kata Kepala Bidang Statistik Sosial BPS NTB Sunarno, kemarin.

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.

Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.

Secara lebih rinci, perkembangan IDI NTB tahun 2014-2015 dari ketiga aspek demokrasi yang diukur ada yang turun dan naik. Untuk aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik mengalami penurunan sebesar 7,14 dan 0,97.

Sedangkan aspek lembaga demokrasi mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 19,98. Sementara jika melihat perkembangannya dari 2009-2015 menunjukkan fluktuasi pada tingkat rendah ke sedang.

a�?Artinya belum matang perilaku dan sikap seseorang dalam berdemokrasi,a�? ujarnya.

a�?Sisi lain masih ada kecenderungan penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi dengan cara kekerasan,a�? tambah Sunarno.

Dengan demikian, indeks ini perlu dibenahi di tahun berikutnya. Salah satunya melalui kelompok kerja (pokja) dalam meningkatkan indikator tersebut.

Dibutuhkan juga komitmen kuat dari DPRD provinsi maupun pusat. Tak luput kinerja partai politik dalam menciptakan kader-kader yang mumpuni.

Menanggapi hasil tersebut Ketua DPD Partai Gerindra NTB H Willgo Zainar mengatakan rakyat sedang berproses menuju demokrasi yang ideal.

Namun demikian, kondisi ini sudah jauh lebih baik dari awal reformasi.

a�?Tidak ada konflik sosial akibat perbedaan pandangan politik antara masyarakat,a�? katanya.

Ia mencontohkan, pemilukada serentak 2015 di 7 kabupaten/kota se-NTB membuktikan hal tersebut. Multi parpol dan multi calon tidak memecah persatuan dan kesatuan.

Sehingga hasil pemilukada dihormati secara arif bijaksana. Kalaupun ada gugatan di Mahkamah Konstitusi, hal itu adalah jalur sah dan harus digunakan jika ingin menguji keabsahan.

a�?Ini membuktikan tingkat kesadaran dan kedewasaan berpolitik sudah semakin sehat dan baik,a�? tandasnya. (ewi/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka