Ketik disini

Ekonomi Bisnis Headline

Wagub NTB Minta Perbankan Permudah Akses Permodalan UMKM

Bagikan

MATARAM – Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terus mengeluhkan sulitnya mendapatkan pinjaman di perbankan. Kendala utama yang dialami calon pengajuan kredit yaitu pada syarat agunan atau jaminan.

Karena itu Wakil Gubernur NTB H Muh Amin mengharapkan, perbankan memberikan akses pinjam modal yang sangat mudah bagi UMKM. Dengan kemudahan tersebut akan menguatkan UMKM, sehingga ujungnya perekonomian nasional maupun daerah bakal semakin maju.

a�?Penguatan UMKM harus didukung dengan permodalan dan kemudahan akses serta persyaratannya,a�? tegas wagub disela-sela kunjungan Komisi XI DPR RI di Kantor Gubernur NTB, kemarin (3/8).

Selama ini pemerintah menyarankan pelaku UMKM meminjam dana kepada bank yang ditunjuk menyalurkan kredit peminjaman. Kenyataannya, bank yang ditunjuk sebagai penyalur dana kredit usaha tanpa agunan memiliki regulasi sendiri. Seakan tidak satu arah dengan pemerintah.

Sejauh ini persyaratan terkendala ketentuan agunan. Padahal pelaku industri kecil yang ingin berkembang tidak semua memiliki sertifikat sebagai salah satu syarat pengajuan pinjaman. Sehingga implementasi di lapangan masih jauh dari harapan karena penetapan agunan sangat selektif.

a�?Perbankan terlalu rumit dengan birokrasi dan agunan. Kami harapkan kemudahan, tidak ribet,a�? katanya.

Anggota Komisi XI DPR RI H Willgo Zainar membenarkan, sektor informal dan UMKM masih terkendala pada agunan. Karena itu mereka harus diberikan sentuhan khusus untuk mengakses modal kerja dan usaha.

a�?Saya kira mereka harus ada sentuhan khusus untuk akses modal,a�? katanya.

Dengan adanya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan peruntukkannya sesuai. KUR harus mampu dan mendorong sektor informal dan UMKM untuk menciptakan lapangan kerja baru. Serta menyerap angkatan kerja lebih besar. Dengan demikian KUR menjadi salah satu solusi menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di NTB.

a�?Realisasi KUR di NTB baru mencapai Rp 786 miliar untuk KUR mikro. Sedangkan dengan KUR ritel sebesar Rp 1,4 triliun, dan KUR TKI masih nol,a�? jelasnya.

Melihat angka tersebut, ia menilai secara umum bahwa KUR belumlah dirasakan manfaatnya bagi rakyat. Pasalnya, tidak sedikit rakyat yang mengajukan KUR mikro masih di bawah Rp 25 juta dan KUR TKI yang sulit diakses.

Dengan demikian, kehadiran KUR harus menjadi evaluasi di tahun 2017. Agar kelemahan KUR yang belum mencapai sasaran dapat disempurnakan. (ewi/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka