wholesale nfl jerseys KUR Mikro dan TKI Bakal Dievaluasi

Ketik disini

Ekonomi Bisnis Headline

KUR Mikro dan TKI Bakal Dievaluasi

Bagikan

MATARAM – Rendahnya serapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mikro dan TKI di NTB sangat disayangkan Komisi XI DPR RI. Karena itu DPR akan mereview KUR dengan membentuk panitia kerja (panja). Agar rakyat, khususnya UMKM pemula dan TKI merasakan manfaat KUR.

a�?Kami akan mereview kembali KUR di pusat,a�? kata anggota DPR RI Komisi XI H Willgo Zainar usai kunjungan kerja Komisi XI DPR RI bersama Bank Indonesia, OJK, serta lembaga perbankan dan non perbankan di Golden Palace Hotel Lombok, kemarin (4/8).

Dijelaskan, dalam panja akan ada beberapa item yang akan direview. Pertama, persyaratan cara memperoleh KUR yang harus mudah dan cepat. Kedua, penambahan lembaga penyalur KUR, di mana diharapkan BPR dan koperasi turut menyalurkan KUR.

Ketiga, dana penempatan pemerintah juga dapat ditempatkan di BPR dan koperasi untuk disalurkan menjadi KUR. Sejauh ini, mereka menerima dana dari bank penyalur KUR melalui linkage program. Itu membuat dana menjadi mahal karena perbankan juga harus memperoleh margin.

a�?Kita harapkan BPR dan koperasi bisa salurkan KUR,a�? tuturnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI H Soepriyanto menyampaikan, KUR juga harus menyentuh sektor-sektor lain seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Pasalnya, sebagian besar KUR masih disalurkan di sektor perdagangan.

Seperti diketahui, NTB memiliki program pengembangan PIJAR (sapi, jagung, dan rumput laut). Namun keberpihakan atau porsi kredit ke sektor tersebut masih sangat kecil.

a�?Berapa kredit ke sektor pertanian juga masih minim, yang ada kredit konsumsi jauh lebih besar,a�? tegasnya.

Kurangnya keberpihakan kredit di sektor pertanian, dinilai, menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan di perdesaan. Meski nilainya masih kecil dibandingkan kemiskinan di tingkat perkotaan.

Artinya, tidak hanya KUR, harapan keberadaan dana desa untuk membangun infrastruktur desa dinilai tidak sampai kesana. Padahal pemerintah telah menganggarkan Rp 120 triliun untuk mengatasi kemiskinan secara nasional.

Anggota Dewan Komisioner OJK Firdaus Djaelani mengatakan, jajarannya bersama BI, perbankan dan non perbankan akan menindaklanjuti atas saran dan kritikan dari Komisi XI DPR RI. Serta akan dikoordinasikan dan bersinergi bersama pemerintah daerah sebagai bahan kajian regional.

a�?Kami berharap, kebijakan penyaluran KUR dapat disalurkan melalui BPR. Karena tidak sedikit BPR yang telah memiliki aset di atas Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) II,a�? tambahnya.

Kepala OJK NTB Yusri menambahkan, kehadiran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dapat menjadi solusi memudahkan akses modal usaha. Mengenai KUR TKI, diakui, OJK telah memanggil bank penyalur dan dinas terkait agar ada keterlibatan pemda di dalamnya.

a�?Kami juga berharap KUR bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh rakyat di segala sektor,a�? tandasnya. (ewi/*/r4)

Komentar

Komentar