Ketik disini

Headline Metropolis

Lahan Kota untuk Siapa?

Bagikan

Revisi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) akan menjadi pertaruhan bagi Pemkot Mataram. Apakah revisi ini akan menyelamatkan ruang terbuka hijau (RTH)? Atau sebaliknya, perubahan regulasi akan jadi karpet merah bagai pengusaha untuk terus menggerogoti sisa lahan yang ada.A�A�A�

***

a�?SEMAKIN susah jadi petani sekarang,a�? keluh Amaq Rabusah, salah seorang petani asal Monjok sambil duduk di pematang menunggu padi yang baru berbuah.

Beberapa tahun lalu, ia sangat senang menggarap petak-petak sawah di kawasan Sayang-sayang ini. Tidak ada bangunan, hanya ada hamparan sawah nan hijau. Suasananya tenang, tidak ada suara bising, hanya ada suara air mengalir dan canda tawa para petani.

Bahkan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sempat mewacanakan untuk membuat agrowisata di lokasi ini.

Sayang, suasana itu kini tinggal kenangan. Sejak akses Jalan Bung Hatta dibuka suasana tenang diganti suara bising kendaraan, polusi udara, juga lalu lalang manusia yang tidak pernah berhenti siang malam. Tepat di sebelah barat sawah garapannya, pagar beton sudah berdiri, jadi pembatas antara sawah satu dengan yang lain.

Amaq Rabusah mengaku tidak tahu hendak dijadikan apa lokasi itu. a�?Hampir semua lahan di sini sudah dibeli pengusaha,a�? ungkapnya.

Menyempitnya lahan pertanian membuat para petani di sini pergi mencari tempat lain. Tapi ia memilih bertahan, kebetulan masih ada sawah yang belum terbeli sehingga ia sewa agar tidak jauh dari rumah. Tapi konsekuensinya, ia dihadapkan dengan berbagai persoalan. Tidak hanya masalah harga gabah yang turun naik, tapi juga semakin sulit memproduksi padi yang berkualitas.

a�?Tidak tahu bagaimana nasib kita besok-besok, semua sawah sudah dibeli,a�? katanya.

Amaq Rabusah, hanya satu dari sekian ribu petani yang mengeluhkan alih fungsi lahan. Pesatnya pembangunan pusat perbelanjaan, perumahan dan hotel membuat mereka semakin terdesak. Wilayah yang tadinya masuk kawasan hijau kini berubah jadi pusat bisnis.

Di tengah kondisi yang semakin krodit ini, DPRD Kota Mataram bersama eksekutif akan melakukan revisi terhadap perda RTRW.

Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana menegaskan, rencana revisi Perda RTRW bukan untuk mengesahkan pelanggaran yang sudah ada. Tapi bertujuan membangun tata ruang kota yang lebih baik.

Ia mengatakan, revisi dilakukan karena pemerintah juga mempertimbangkan kondisi di tengah masyarakat. Dengan wilayah kota yang tidak terlalu luas, sementara populasi sangat tinggi, hal ini dikhawatirkan menimbulkan persoalan sosial ke depannya.

a�?Revisi RTRW yang akan dibuat ini diharapkan akan mengakomodasi, memproyeksikan persoalan yang akan dihadapi di masa depan,a�? jelasnya.

Mohan mengakui, perlu ada keseimbangan tata ruang kota agar tidak semakin disesaki bangunan. Untuk itu, ruang terbuka hijau sangat dibutuhkan agar orang merasa nyaman tinggal. Tapi untuk mencapai target 30 persen RTH menurutnya cukup sulit. Sebab sebagian besar lahan sudah dikuasi pengusaha.

Ketika ada alih fungsi lahan, maka ruang hijau akan terus berkurang. Meski demikian, pemerintah akan berupaya dengan meningkatkan kualitas RTH yang sudah ada. a�?Kuantitasnya agak sulit karena ruang terbuka hijau saat ini banyak dimiliki oleh pengusaha,a�? katanya.

Ia menegaskan, target utama revisi RTRW ini adalah untuk membuat keseimbangan ekologis di Kota Mataram. Di satu sisi tingkat pertumbuhan sangat cepat. Tapi ia juga tidak ingin investasi mengorbankan ruang terbuka hijau. a�?Ini yang sedang kita perjuangkan,a�? kata politisi muda Golkar ini.

Mohan mengakui, saat ini dampak lingkungan sudah mulai dirasakan. Masyarakat sangat kekurangan ruang-ruang terbuka yang bisa dinikmati secara leluasa. Tempat mereka bersantai bersama keluarga tanpa mengeluarkan biaya terlalu besar. Juga sebagai tempat setiap orang melakukan interaksi sosial, serta menggerakkan ekonomi kerakyatan.

a�?Ini yang kita jaga sehingga orang Mataram tidak akan merasa asing di negeri sendiri,a�? ungkapnya.

Maka untuk mewujudkan semua itu, satu-satunya jalan saat ini adalah dengan merevisi Perda RTRW. Hal ini akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk mengatur pembangunan. Jika tidak diatur, pemerintah sulit melarang pengusaha membangun.

Mohan membantah pemerintah dianggap terlalu lunak kepada pengusaha. Semua keputusan yang diambil pemerintah tidak mungkin akan keluar daripada aturan. Menurutnya, yang sekarang terjadi sudah sesuai koridor hukum. Meski ada kritikan yang menggap pemerintah lunak ia menegaskan hal itu tidak terjadi.

a�?Tidaklah, kalau undang-undang mengatakan tidak untuk itu, tidak mungkin kita berikan izin,a�? tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram I Gede Wiska mengingatkan agar semangat revisi RTRW ini harus tetap pada koridor awal yakni menjaga ruang terbuka hijau dan lahan pertanian abadi. Sehingga tercipta suatu kesimbangan antara kebutuhan bisnis dengan kebutuhan lingkungan yang sehat.

a�?Jangan sampai ini (revisi) malah mengorbankan RTH yang ada dan sawah-sawah yang beralih fungsi,a�? kata politisi PDIP ini.

Rencana revisi perda RTRW ini akan dilakukan pada masa sidang DPRD Kota Mataram berikutnya. Eksekutif dan legislatif sendiri sudah sepakat untuk melakukan revisi, sebab perda ini sudah berjalan lima tahun sehingga bisa ditinjau kembali dengan kondisi saat ini.

Selama lima tahun, perjalanan Perda RTRW masih memiliki hutang yakni belum memiliki rencana detail tata ruang. Padahal sejak terbit 2011 lalu, rencana detail ini sudah disusun, tapi sampai lima tahun rencana detail ini menguap. Tidak pernah ada kejelasan kapan akan disahkan. (ili/r6)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka