Ketik disini

Tanjung

Ratusan Guru Tidak Tetap Gedor DPRD KLU

Bagikan

TANJUNG – Ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) dari seluruh sekolah mendatangi kantor DPRD Lombok Utara, kemarin (4/8). Kedatangan mereka untuk meminta DPRD menyuarakan aspirasi GTT. Salah satunya untuk bisa diangkat menjadi tenaga kontrak.

Ratusan GTT tersebut diterima Wakil Ketua I DPRD Lombok Utara Djekat dan Sudirsah Sujanto. Mereka didampingi anggota Komisi III DPRD Lombok Utara Artadi.

Ketua Asosiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (AGTKH) Denda Suria Sari mengungkapkan, saat ini perlakuan yang diberikan untuk GTT dengan guru PNS di Lombok Utara sangat berbeda. Padahal apa yang dikerjakan GTT dan guru PNS ini tidak berbeda yakni mengajar.

“Seringkali kami mendapat perbedaan perlakuan baik dari sekolah maupun pemda. Padahal pekerjaan kami sama saja hanya berbeda dari segi gaji,” ungkapnya.

Saat ini jumlah GTT di Lombok Utara sekitar 3.497 orang. Terdiri dari 1.658 guru non PNS di bawah Kemenag dan 1.839 GTT dan pegawai tidak tetap (PTT) di bawah Dikbudpora Lombok Utara. Sedangkan untuk gaji GTT sendiri berkisar Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu per bulan.

“Gaji ini dibayar per tiga bulan,” ungkap perempuan berjilbab ini. “Kami semua ini tidak pernah menerima insentif dari pemda. Kami hanya digaji melalui dana BOS,” imbuhnya.

Padahal kata dia, aktivitas GTT tidak hanya sekadar mengajar siswa saja. GTT juga diberikan pekerjaan tambahan sebagai juru ketik maupun tukang fotokopi.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya menyampaikan dua tuntutan yakni pemkab mengangkat GTT ini menjadi tenaga kontrak sebagai pengakuan daerah dan membuat Perda Pendidikan Daerah.

“Perda ini sangat dibutuhkan karena selama ini banyak juga GTT yang mendapatkan perlakuan semena-mena dari sekolah seperti dipecat sepihak. Inilah pentingnya perda itu ada,” ungkapnya.

Untuk diketahui, saat ini kisaran pendapatan tenaga kontrak di Lombok Utara adalah Rp 850 ribu. Namun untuk tahun ini pemkab melalui bupati sudah pernah mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan kepada seluruh SKPD agar tidak merekrut tenaga kontrak.

Sementara itu, Wakil Ketua A�DPRD Lombok Utara Djekat mengatakan, untuk saat ini pihaknya akan menyerap aspirasi GTT. Karena tidak bisa untuk langsung ditindaklanjuti sebelum ada komunikasi dengan eksekutif yang memiliki kewenangan.

“Sekarang kita tampung dulu aspirasinya, nanti kita akan bahas ini bersama dinas terkait,” tandasnya.

Terpisah, anggota Komisi III DPRD Lombok Utara Artadi mengungkapkan, pengangkatan GTT ini menjadi tenaga kontrak sangat mungkin dilakukan. Apalagi guru ini memiliki pekerjaan yang jelas yakni mengajar.

“Kondisi di Lombok Utara sekarang ini kekurangan guru. Jadi keberadaan GTT ini penting,” ungkapnya.

Ditambahkan, berdasarkan hasil kunjungan ke Gianyar, pemerintah daerah di sana mampu dan mau menganggarkan insentif untuk GTT.

“Di sana satu bulan Rp 1.250.000 per guru. Dan itu berjalan sampai sekarang,” ungkapnya.

“Kita akan komunikasikan dengan eksekutif untuk mencari formulasi,” janjinya. (puj/r9)

Komentar

Komentar

 wholesale jerseys