Ketik disini

Ekonomi Bisnis

Tax Amnesty Perlu Sosialisasi

Bagikan

MATARAM – Real Estate Indonesia (REI) NTB mendorong pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menyosialisasikan program Tax Amnesty kepada masyarakat luas. Pasalnya masih banyak yang belum memahami program tersebut secara mendalam.

a�?Kami dari REI pun masih kurang paham tentang ini (Tax Amnesty),a�? kata Ketua DPD REI NTB Miftahuddin Makruf disela-sela kegiatan sosialisasi Tax Amnesty di Hotel Santika Mataram, kemarin (4/8).

Saat ini Tax Amnesty sudah diberlakukan dan waktunya terbatas. Hanya seratus hari hingga akhir tahun ini. Setiap bulan tarif dari pengampunan akan terus naik. Sehingga sangat disayangkan jika tidak diketahui secara luas bagi wajib pajak.

Makruf mencontohkan,A� di lapangan tidak sedikit ditemukan pengusaha yang terbilang sudah terdidik dan usahanya sudah besar namun belum paham Tax Amnesty. Sebagian menganggap di benak mereka program tersebut hanya diperuntukkan bagi dana yang terparkir di luar negeri.

Selain itu, persoalan yang dihadapi pengembang adalah belum terselesaikannya Pph dan Ppn. Apakah kedua jenis pajak tersebut masuk atau tidak dalam Tax Amnesty.

Sehingga dikhawatirkan program baik ini tidak termanfaatkan oleh wajib pajak. Yang bisa jadi sebelumnya lalai soal pajak dan lainnya.a�?Kalau nanti masa ini berlaku maka kasihan dia akan mendapatkan sanksi hingga 200 persen,a�? tuturnya.

Meski demikian, REI NTB turut mendukung sosialisasi tersebut. Selain sosialisasi yang matang terpenting juga bagaimana DJP masing-masing wilayah meyakinkan pengusaha atau wajib pajak tentang manfaat dan keuntungan dari program tersebut.

Langkah terpenting lain adalah bagaimana pelaksana teknis dari pemerintah yang bisa paham betul. Serta persepsi yang diberikan kepada wajib pajak yang akan ikut program menjadi tidak bias.

a�?Jangan sampai pengusaha, pengembang yang sudah paham dan yakin tiba-tiba batal ikut lantaran persepsi teknis di lapangan berbeda-beda,a�? katanya.

Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan (P2) Hubungan Masyarakat DJP Kanwil Nusa Tenggara I Ketut Sukarda mengatakan, sosialisasi mengenai Tax Amnesty kepada masyarakat luas harus terus dilakukan.

Program Tax Amnesty berlaku bagi wajib pajak yang asetnya baik di dalam maupun di luar negeri yang belum dilaporkan. Dengan adanya program ini, mereka justru akan mendapat manfaat.

a�?Mengenai tahap dari 2 persen, kemudian 3 persen, hingga 5 persen dari total nilai aset yang dilaporkan akan dinilai tinggi kalau tidak dibayar segera,a�? katanya.

Mengenai sanksi hingga 200 persen, kata dia, diperuntukkan bagi aset yang belum dilaporkan. Karena DJP melihat kepatuhan pajak masih rendah sekitar 60 persen. Begitu juga dengan kepatuhan material yang belum terlaksana dengan baik.

a�?Sejauh ini pengusaha atau masyarakat masih kepatuhan formal saja yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), benar tidaknya kan tidak tahu,a�? tuturnya. (ewi/r4)

Komentar

Komentar