Ketik disini

Tanjung

Sampaikan Aspirasi, GTT Gedor Pemkab Lombok Utara

Bagikan

TANJUNG – Setelah menyampaikan aspirasi ke DPRD, giliran Pemkab Lombok Utara yang digedor GTT, kemarin (9/8). Perwakilan GTT yang tergabung dalam Asosiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (AGTKH) ini diterima Sekda H. Suardi, Kepala Dikbudpora Suhrawardi, dan Bagian Kepegawaian Setda Lombok Utara.

Ketua AGTKH Lombok Utara Denda Suria Sari mengungkapkan, kedatangannya untuk menyampaikan dua tuntutan. Yakni, pembuatan perda pendidikan dan pengakuan daerah terhadap keberadaan GTT terkait kesejahteraan. Salah satunya minta diangkat menjadi tenaga kontrak.

a�?GTT ini terkesan tidak dipandang, padahal tugasnya sama dengan guru PNS,a�? ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dikbudpora Lombok Utara Suhrawardin mengatakan, perbedaan perlakuan terhadap GTT ini memang dirasakan. Khususnya sejak dikeluarkan Permendiknas yang mengatur tentang sertifikasi guru. Ada ketimpangan perlakuan yang diberikan kepada GTT di sekolah swasta maupun negeri.

a�?Kalau swasta mengurus NUPK hanya butuh SK kepala yayasan sedangkan sekolah negeri harus ada SK bupati. Ini yang menjadi persoalan dasar,a�? katanya.

A�Sebagai solusi, Suhrawardi mengungkapkan, pihaknya kini tengah melakukan pendataan keberadaan guru PNS di sekolah negeri sesuai SKB yang ditandatangani lima menteri. Yakni Mendagri, Menpan RB, Mendikbud, Menkeu, dan Menteri Agama.

a�?Sedang kita tata. Misalnya di satu SD ada empat guru PNS maka kekurangan dua guru lagi. Nah berapa jumlah kekurangannya nanti akan ditempatkan GTT. Tapi kita harus petakan dulu sebaran guru-guru ini,a�? tandasnya.

A�Selanjutnya, jika penataan guru PNS tuntas baru dilakukan penataan GTT. Itu berarti GTT nanti kembali akan diseleksi sesuai kebutuhan sekolah-sekolah yang ada. Proses seleksi sendiri nanti akan memperhatikan lama mengabdi dan background pendidikan GTT.

a�?Kalau nanti di satu sekolah ada kekurangan guru Bahasa Indonesia ya guru mata pelajaran itu yang kita cari,a�? jelasnya.

Suhrawardi menegaskan, saat ini keberadaan guru di Lombok Utara masih kurang. Keberadaan guru PNS memang harus dibantu dengan GTT.

a�?Semoga setelah diratakan keberadaan guru PNS, jumlah kekurangan guru bisa didapat. Maka pemkab selanjutnya melakukan perekrutan,a�? katanya

Kasubag Pengembangan dan Pengendalian Bagian Kepegawaian Setda Lombok Utara Masjudin Ashari menjelaskan, sebelum ada tuntutan dari GTT ini, Dikbudpora memang sudah memasukkan informasi kebutuhan tenaga guru melalui e-Formasi. Berdasarkan kondisi objektif daerah, ada 5.225 orang pegawai termasuk guru yang dimasukkan dalam e-Formasi. Data ini sudah diketahui pusat secara online.

a�?Untuk Dikbudpora ada sekitar 1.500 orang yang dibutuhkan,a�? katanya.

Terkait tuntutan GTT ini, Masjudin senada dengan Dikbudpora. Saat ini pihaknya tengah menunggu hasil pemetaan yang dilakukan Dikbudpora.

a�?Sekarang masih identifikasi serta pemetaan kebutuhan guru di setiap sekolah, mulai dari SD hingga SMP,a�? tuturnya.

Kemudian setelah pemetaan dilakukan, barulah Dikbudpora mengisi kebutuhan yang kurang. Dalam hal ini bisa saja bupati mengeluarkan SK tenaga kontrak bagi GTT yang akan mengisi posisi yang dibutuhkan dengan melihat kemampuan anggaran daerah

Lebih lanjut, Masjudin juga mengungkapkan untuk 2016, Pemkab juga mengajukan usulan ke Menpan) sebanyak 485 formasi CPNS. Namun karena ada moratorium maka tidak bisa dilakukan perekrutan CPNS dari jalur umum dan hanya memakai formasi khusus dari kementerian. (puj/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka