Ketik disini

Praya

SKPD Dianggap Tak Bekerja Maksimal

Bagikan

PRAYA – DPRD Lombok Tengah (Loteng) mengkritik habis-habisanA� SKPD lingkup Pemkab, yang dianggap lemah dalam bekerja.

Mereka pun meminta, agar Bupati HM Suhaili FT dan Wakil Bupati Lalu Pathul Bahri, mencatat masukan dan rekomendasi yang disampaikan dewan.Jika tidak, pembangunan daerah dikhawatirkan jalan ditempat.

a�?Pertama, Dispenda. Dinas yang satu ini, tidak jelas pola penarikan retribusinya,a�? kata juru bicara fraksi Demokrat DPRD Loteng Samsul Qomar, kemarin (9/8) saat menggelar rapat paripurna pandangan fraksi-fraksi, terhadap KUPA-PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2016.

Yang paling utama, kata Qomar yaitu retribusi minuman beralkohol. Dispenda mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi itu, sebesar Rp 4 juta per tahun.

Padahal, hotel dan restoran di Loteng, banyak menyediakan minuman beralkohol. a�?Ini patutA� dipertanyakan,a�? katanya.

Selanjutnya, kata Qomar Dinas Budpar yang dinilai terbentur anggaran. Mereka yang masuk dalam pengambil kebijakan anggaran, cendrung mencantumkan nilai anggaran pariwisata, seadanya.

a�?Kemudian, Dinas Hubkominfo. Saya melihat, mereka tidak jelas mengelola retribusi parkir dan tower. Harusnya, mereka belajar dari Lobar,a�? sindir Qomar.

Terakhir, tambah Qomar pembangunan kantor Bank NTB, di eks lahan milik KNPI Loteng, yang sampai sekarang tidak jelas kapan direalisasikan.

Begitu pula rencana pembangunan rumah sakit Islam oleh pihak swasta, yang sudah ditunjuk dan diberikan hibah lahan secara cuma-cuma.

a�?Hampir program kerja seluruh SKPD lingkup Pemkab tidak ada yang memuaskan,a�? sambung jubir fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H Mayuki.Hingga saat ini, kata Mayuki serapan anggarannya hanya 40,6 persen.

Itu artinya, SKPD tidak bekerja maksimal menjalankan program kerjanya masing-masing, sebagaimana tertuang dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

a�?Mereka yang rendah serepan anggarannya, tolong dievaluasi,a�? tekannya.

Senada dikatakan juru bicara fraksi Gerindra DPRD Loteng Muhalip. Dikatakannya, APBD Loteng setiap tahunnya, hanya mengandalkan dana transfer pusat.

Di satu sisi, pusat mulai mengurangi dana transfernya ke daerah. Di perubahan APBD tahun ini saja, dikurangi sebesar Rp 15,7 miliar lebih.

Jika Pemkab tidak cepat melakukan penyesuaian anggaran, menurut Muhalip maka berdampak pada rasionalisasi anggaran program kerja SKPD secara besar-besaran.

a�?Untuk menutupi pengurangan dana transfer itu, kita harus mencari potensi PAD,a�? sarannya.

Ada beberapa potensi PAD, diakui Muhalip yang tidak dikelola maksimal pemerintah yaitu, retribusi parkir, pajak hotel, restoran, pasar dan PBB.

a�?Tolong ini dipikirkan dan dilaksanakan. Karena ini berpengaruh besar bagi pembangunan daerah,a�? serunya.(dss/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka