Ketik disini

Praya

Buntut Tambahan Desa Terindikasi Korupsi

Bagikan

PRAYA – Bertambahnya desa-desa yang dilaporkan warganya, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, membuat Pemkab Lombok Tengah (Loteng) khawatir. Mereka pun meminta para Kepala Desa (Kades) sering-sering datang berkonsultasi ke dinas atau instansi teknis, yang menyangkut urusan keuangan, administrasi dan hukum.

a�?Boleh-boleh saja kita saling mengoreksi. Tapi, kalau bisa diselesaikan secara internal,a�? kata Kabag Hukum Setda Loteng H Mutawali pada Lombok Post, kemarin (10/8).

Ia pun mengaku kaget, begitu mendengar dan membaca, tambahan desa-desa yang bermasalah, yang dirilis jaksa. a�?Awalnya, yang saya tahu ada 14 desa. Sekarang, kok cepat sekali bertambah menjadi 17 desa. Desa mana saja itu,a�? kata Mutawali.

Potret semacam itu, menurut Mutawali bukti minimnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Diperparah lagi, kades tidak belajar dari desa-desa lain, yang sudah terjerat kasus hukum. a�?Kalau bisa, para kades sering berkonsultasilah ke kami,a�? serunya.

a�?Kalau kami yang turun ke desa-desa, tentu sangat tidak mungkin. Karena terbentur sumberdaya manusia dan anggaran yang terbatas. Mohon dimaklumi saja,a�? lanjut Mutawali.

Bagi Mutawali, melalui konsultasi, paling tidak kades memiliki pengetahuan tentang, tata cara pengelolaan anggaran, laporan administrasi dan regulasi. Kasus yang menjerat sebagian kades di Loteng selama ini, kata Mutawali akibat dari kesalahan laporan administrasi, sehingga berakibat pada kerugian negara.

Padahal, diakuinya tidak semua kades yang secara sengaja melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Namun, karena faktor ketidaktahuan, akhirnya terjerat juga. a�?Menurut saya, kunci untuk menyelesaikan berbagai masalah dimana pun itu adalah, komunikasi,a�? katanya.

Sementara itu, anggota Fraksi PKS DPRD Loteng Ahmad Supli mengaku prihatin, melihat dinamika yang terjadi di tingkat desa. Ia merasa, nilai-nilai kegotong-royongan dan musyawarah untuk mufakat mulai pudar. Menurutnya hal ini akibat kepentingan politik dan golongan tertentu.

Setiap masalah yang terjadi, kata Supli ujung-ujungnya selalu dilaporkan ke aparat hukum. a�?Ini yang kita minta, fungsi Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), perlu ditingkatkan lagi,a�? katanya, terpisah.

Kedua dinas dan instansi itu, diakui Supli memiliki peranan penting dalam pengawasan, pembinaan dan pengendalian internal di tingkat desa. Sayangnya, mereka belum bisa bekerja maksimal.

a�?Apa artinya, tim pengawal dan pengaman pembangunan pemerintah daerah (TP4D) dibentuk. Kalau tidak untuk membantu suksesnya pembangunan desa,a�? sindirnya.

Lembaga itu, tambah Supli harus dikawal dan dijalankan sepenuhnya oleh Inspektorat dan BPMD. Bukan sebaliknya, berdiam diri saja.

a�?Prinsipnya, kami tidak mau terjebak dengan urusan desa. Sehingga, setiap laporan yang masuk, tidak langsung ditindaklanjuti. Melainkan, kami serahkan ke Inspektorat,a�? sambung Kasi Intel Kejari Praya Andrie Dwi Subianto.

a�?Kalau 127 desa melapor semua ke jaksa, tidak bisa dibayangkan berapa lama dan biaya yang dihabiskan. Tolong, pengendalian internal dijalankan,a�? lanjut Andrie.(dss/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka