Ketik disini

Tanjung

Pembahasan Raperda RPJMD, Legislatif-Eksekutif Punya Waktu Tujuh Hari

Bagikan

TANJUNG – Pemkab Lombok Utara telah mengajukan Raperda RPJMD 2016-2021. Selain itu, pemkab juga memasukkan dua raperda untuk dibahas legislatif bersama eksekutif. Yakni, raperda tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan raperda tata cara pengisian, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Setelah pemkab memasukkan tiga raperda ini, lima fraksi yang ada di DPRD mendorong agar dibentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas materi dalam raperda tersebut. Lima fraksi itu diantaranya, Golkar, Demokrat, Merah Putih, Hanura, dan Fraksi PKN.

Dalam rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban fraksi di DPRD Lombok Utara, mayoritas memberi catatan lamanya raperda RPJMD ini dimasukkan eksekutif. Pasalnya, berdasarkan aturan yakni Pasal 15 PP Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan Perda RPJMD ditetapkan paling lama enam bulan setelah kepala daerah dilantik. Untuk Lombok Utara seharusnya sudah masuk bulan Agustus.

Selain itu, dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 juga ditegaskan bupati/wali kota menyampaikan raperda RPJMD kabupaten/kota kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lambat lima bulan setelah dilantik.

Meskipun demikian, lima fraksi di DPRD Lombok Utara sepakat setuju untuk membahas tiga raperda yang diajukan dengan lebih lanjut membentuk pansus.

a�?Kita setuju raperda RPJMD dibahas menjadi perda dengan membentuk pansus, begitu juga dengan dua perda lainnya,a�? ujar juru bicara Fraksi Merah Putih Artadi.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Hanura Arif Usman mengungkapkan, khusus untuk raperda RPJMD, legislatif dan eksekutif hanya punya waktu tujuh hari untuk membahas menjadi perda. Maka ini akan menjadi perda yang pembahasannya tercepat di dunia.

a�?Semoga hasilnya baik dan dapat dipertanggungjawabkan karena waktu yang ada cukup singkat,a�? ujarnya.

Keputusan fraksi di DPRD untuk membentuk pansus pembahasan raperda RPJMD rupanya mendapatkan tanggapan berbeda dari Jaringan Peduli Anggaran (JPA) yang menolak dibentuknya pansus.

Ketua JPA Lombok Utara Anton Sahertian mengatakan, mengingat rentang waktu yang sempit dan RPJMD harus disahkan, seharusnya DPRD tidak perlu membuat pansus dan segera mengesahkannya menjadi perda.

a�?RPJMD ini kan hajatan masyarakat dan pondasi membangun jadi tidak perlu diperlama. Kalau dibentuk pansus kami menilai tidak efektif dalam hal waktu,a�? pungkasnya. (puj/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka