Ketik disini

Praya

Aset Desa di Loteng Banyak Diklaim Warga

Bagikan

PRAYA – Masalah aset desa di Lombok Tengah (Loteng)A� tak kunjung selasai.A� Hampir setiap pekan selalu ada masalah yang muncul ke permukaan.

a�?Yang baru kita advokasi ada dua desa. Informasinya, desa-desa lain menyusul,a�? kata Kabag Hukum Setda Loteng H Mutawali pada Lombok Post, kemarin (11/8).Kedua desa yang dimaksud yaitu, Desa Aikmual Kecamatan Praya dan Desa Bilebante Pringgarata.

a�?Keduanya, sedang menghadapi sengketa tanah kantor desa dan tanah pecatu. Kita berharap, menempuh jalur hukum saja,a�? katanya.

Dengan begitu, kata Mutawali bagian Hukum Setda Loteng, akan menyiapkan bahan gugatan dan sebagainya di pengadilan. Itu pun, tekannya jika tidak ada kata damai dari pihak yang mensengketakan. Begitu seterusnya.

a�?Ada-ada saja, masalah desa di daerah kita ini,a�? sesalnya.Kendati demikian, pihaknya berharap agar, setiap masalah yang terjadi, tidak diselesaikan dengan cara kekerasan. Melainkan, melalui jalur musyawarah mufakat.

Sebaliknya, jika tidak ada titik temu, maka sebaiknya dibawa ke jalur hukum.

a�?Yang saya heran, begitu kantor desa dibangun, kok ada warga saya yang menggugat. Kenapa tidak dari dulu,a�? kata Kepala Desa (Kades) Aikmual Asrorul Hadi, terpisah.

Hanya saja yang menjadi masalah sekarang, lanjut Asrorul pemerintah desa, tidak memegang dokumen apa pun terhadap keberadaan lahan di atas bangunan kantor desa tersebut.

Kecuali, bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sajaA�A�A�A�A�A�A� Sehingga dikhawatirkan, kata Asrorul pemerintah desa dikalahkan di meja hijau.

a�?Mau bagaimana lagi, ini kesalahan sejak awal pemerintahan Desa Aikmual berdiri,a�? sesalnya.

Total luas lahan bangunan kantor Desa Aikmual sendiri, tambah Asrorul mencapai 18 are, pihak yang menggugat pun meminta bayaran sebesar Rp 50 juta per are.

Jika dikalikan, maka pemerintah desa wajib menyerahkan dana sebesar Rp 900 juta. a�?Mau dapat uang dari mana sebesar itu. Kalau diambil dari dana desa, bisa-bisa saya masuk penjara,a�? katanya.

Atas dasar itulah, pihaknya terpaksa menunda pembangunan kantor desa, termasuk menyiapkan fasilitas, sarana dan prasarana pendukung lainnya.

a�?Saya khawatir bangunan kantor desa sia-sia. Ketika kita kalah dipengadilan, mau tidak mau kantor desa dirobohkan,a�? katanya.

Hal senada dikatakan Kades Bilebante Rakyatunliwakudin. Didesanya, kini sedang menghadapi aksi demo sejumlah warga desa, yang menggugat tanah pecatu seluas 1,8 hektare (ha) di Dusun Subak Bilebante.

a�?Warga yang menggugat itu memegang pipil garuda dan alas hak lainnya. Kita tidak punya apa-apa. Tapi, kita berharap bisa diselesaikan melalui jalur damai,a�? katanya, terpisah. (dss/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka