Ketik disini

Headline Praya

DPRD Loteng Salahkan BWS

Bagikan

PRAYA – DPRD Lombok Tengah (Loteng) menganggap, kesalahan awal proses land acquisition resettelement action plan (Larap) pembangunan Dam Mujur, ada di Balai Wilayah Sungai (BWS).

Dewan menuding BWS turun ke lapangan, tanpa melibatkan Pemkab dan terkesan ingin main gusur pemukiman warga saja.

a�?Itu saya ketahui, setelah saya bersama wakil bupati, turun ke Desa Kelebuh,a�? kata Wakil Ketua DPRD Loteng Burhanudin Yusuf, kemarin (11/8)

Dihadapan perwakilan warga desa, kata Burhanudin mereka menceritakan duduk perkara yang sebenarnya. a�?Ternyata tanpa basa-basi, BWS datang main ukur lahan warga. Ini yang salah,a�? kata politisi PKB tersebut.

Kondisi seperti itu pun, lanjutnya membuat seluruh warga di lima dusun, di Desa Kelebuh melakukan perlawanan. Dengan cara, mengusir para petugas dari lokasi.

Hingga kini, mereka pun takut untuk datang lagi. Alhasil, mereka juga angkat tangan dan menyerahkan proses Larap ke Pemkab, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM.

Menurutnya jika sejak awal BWS menggandeng Dinas PU dan ESDM, maka bakal lain ceritanya. Kendati demikian, pihaknya optimis pembangunan Dam Mujur tetap berjalan sesuai jadwal, tidak sampai terganggu, apalagi batal.

a�?Ini menjadi tugas berat Dinas PU, untuk memulai dari awal. Tolong, dekati masyarakat, berikan pemahaman dan pengertian serinci-rincinya,a�? saran Burhanudin.

Khususnya lagi, tambahnya menyangkut kesiapan Pemkab menyiapkan pemukiman baru bagi wargaA� serta besaran anggaran ganti rugi yang diterima dan pola pembayarannya.

a�?Sejak awal, kami sudah menyatakan, BWS salah langkah. Kenapa tidak koordinasi dengan Pemkab. Akhirnya terbukti juga,a�? kata Anggota Komisi I DPRD Loteng Legewarman, terpisah.

Secara sosiologis, kata Legewarman masyarakat Desa Kelebuh dan sekitarnya, sejak 46 tahun silam sudah menunggu realisasi pembangunan Dam Mujur tersebut.

Hanya saja, kala itu pemerintah belum memiliki anggaran yang cukup, untuk melakukan pembebasan lahan dan pemukiman warga.

Tahun ini, lanjutnya Pemkab sudah siap, melalui perencanaan anggaran yang ditaksir menghabiskan biaya Rp 100 miliar lebih.

a�?Kalau pusat sudah siap, kenapa kita harus mundur. Bagaimana pun caranya, Dam Mujur harus dibangun,a�? kata politisi PBB itu.

Sementara itu, Wakil Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri mengatakan, Pemkab sudah mengambil langkah-langkah dalam mensukseskan pembangunan Dam Mujur, dimulai dari aspek perencanaan.

Khususnya, menyangkut dana pembangunan, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Loteng, tahun 2016-2021.

Studi Larap, kata Pathul akan dimulai dari sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat. Selanjutnya, Pemkab akan menyiapkan anggaran di APBD tahun 2017 mendatang, melalui penyusunan Raperda anggaran tahun jamak.

a�?Setelah itu, barulah kita mendorong pusat untuk mempercepat pembangunan Dam Mujur, selambat-lambatnya tahun 2019 mendatang,a�? kata orang nomor dua di Loteng tersebut.(dss/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka