Ketik disini

Tanjung

PAD Rp 15 M Terancam Hilang

Bagikan

TANJUNG – Kesadaran masyarakat Lombok Utara untuk mengurus izin masih kurang.

Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (KPPT) Lombok Utara mencatat, ada 635 usaha pariwisata yang belum memiliki izin.

a�?Dari jumlah tersebut ada 115 usaha pariwisata yang berada di kawasan PT GTI di Trawangan,a�? ujar Kepala KPPT Lombok Utara Sumadi, kemarin (11/8).

Dijelaskan, usaha pariwisata yang dimaksud seperti hotel berbintang, hotel melati, restoran, kafe, bar, kolam renang, diving, spa/salon, travel agen, live musik, wisata tirta, money changer, dan art shop.

a�?Langkah kita sekarang akan mengirimkan SE (surat edaran) A�ke masing-masing kecamatan dan turun langsung untuk meminta pemilik usaha mengurus izin,a�? tandasnya.

Sumadi menerangkan, pihaknya akan memberikan surat edaran ke kecamatan dan melakukan sosialisasi. Caranya dengan turun langsung ke pengusaha. Ini akan dilakukan selama tiga bulan, mulai September hingga November.

a�?Kita nanti datangi langsung sambil menginformasikan syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan untuk mengurus izin-izin ini,a�? paparnya.

Dari ratusan usaha pariwisata yang belum memiliki izin ini, Sumadi memperkirakan daerah akan mendapatkan pemasukkan sekitar Rp 15 miliar. Terutama jika seluruhnya mengurus izin. Kemudian jika seluruh usaha wisata yang memiliki izin maka daerah bisa mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam setahun sekitar Rp 100 miliar lebih. Saat ini ada 1.063 usaha pariwisata di Lombok Utara, termasuk 635 yang belum punya izin. Jadi hingga saat ini lebih dari setengah usaha pariwisata yang belum memiliki izin.

Jika hingga batas akhir yang ditentukan yakni November masih ada pengusaha yang belum memiliki izin, maka pihaknya akan merekomendasikan kepada tim penertiban untuk menindaklanjuti. Itu artinya mulai Desember, tim sudah bisa melakukan penertiban usaha pariwisata yang belum berizin a�?Kalau yang ada di GTI, kami akan rekomendasikan kepada bupati untuk diberi izin sementara,a�? tandasnya.

Sumadi tak menampik jika banyaknya usaha wisata yang tidak mengantongi izin ini juga disebabkan faktor warisan peninggalan dari Lombok Barat.

a�?Karena dulu di sini (Lombok Utara) belum ada KPPT juga jadi pengusaha banyak yang tidak mengurus izin,a�? cetusnya.

Lebih lanjut, Kasi Klarifikasi KPPT Lombok Utara Erwin Rahadi menjelaskan, usaha pariwisata yang belum memiliki izin paling banyak berada di Gili Trawangan dengan 342 usaha. Sementara yang memiliki izin mencapai 223 usaha. a�?Ini di luar homestay,a�? ungkpnya.

Sedangkan, untuk Gili Meno ada 48 usaha pariwisata yang sudah berizin. Sementara 74 lainnya belum memiliki izin. Untuk Gili Air ada 79 yang sudah berizin dan 130 usaha belum memiliki izin.

Di Kecamatan Bayan yang sudah berizin sebanyak 13 usaha pariwisata dan yang belum berizin sebanyak 39 usaha. Untuk Kecamatan Kayangan hingga saat ini belum ada satupun usaha pariwisata.

Di Kecamatan Gangga tercatat ada 3 usaha yang sudah berizin dan 4 usaha belum berizin. Untuk Kecamatan Tanjung tercatat ada 39 usaha pariwisata sudah berizin dan 23 belum berizin. Sedangkan untuk wilayah daratan Kecamatan Pemenang tercatat 23 usaha sudah berizin dan 23 lainnya belum berizin.

a�?Izin yang dimaksud di sini seperti IPPT, IMB, TDP, dan SIUP,a�? jelasnya.

Ditambahkan, dari keseluruhan usaha pariwisata ini, ada yang sama sekali belum memiliki izin dari awal. Selain itu, ada yang sudah memiliki izin tetapi tidak seluruhnya.

a�?Beda-beda ada yang sudah punya beberapa, tapi ada juga yang belum punya apapun,a�? pungkasnya. (puj/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka