Ketik disini

Tanjung

Kadis DPPKAD Terancam Dicopot

Bagikan

TANJUNG – Masih tingginya piutang dari sektor pajak tempat usaha diduga karena SKPD terkait kurang tegas. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin. “Ini kan karena tidak ada ketegasan dari DPPKAD. Kalau memang tidak tegas bisa kita ganti,” ujar Sarifudin, kemarin (12/8).

Untuk diketahui, per 27 Juli 2016, piutang KLU tersisa Rp 30 miliar lebih. Terdiri dari pajak hotel Rp 9,3 miliar lebih, pajak restoran Rp 5,7 miliar lebih, pajak hiburan Rp 500 juta lebih, PBB Rp 9,9 miliar lebih, retribusi Rp 2,7 miliar lebih, denda pajak hotel Rp 1,4 miliar lebih, denda pajak restoran Rp 1,2 miliar lebih, dan denda pajak hiburan Rp 50 juta lebih.

Bahkan Sarifudin mengaku, telah menurunkan orang guna melakukan uji petik di sejumlah hotel. Hasilnya, hotel banyak yang ingin membayar, namun tukang pungut tidak tersedia dari dinas.

“Cuma yang saya lihat ini hanya ketidaktegasan dari Dispenda (DPPKAD). Karena banyak hotel yang mau bayar, tapi tukang pungut tidak ada,” jelasnya.

Selain itu, menurut Sarifudin ada juga dugaan tukang pungut yang nakal. Sudah menagih tapi belum disetorkan ke kas daerah. “Kita akan panggil semua petugas tukang pungutnya,” cetusnya.

Sarifudin juga tidak menampik, ada pengusaha yang nakal dengan sengaja tidak membayar pajak. Hal ini juga tidak lepas dari pembenahan yang akan dilakukan.

“Kita juga akan berikan sanksi kepada wajib pajak kalau mereka benar tidak membayar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sarifudin mengatakan, agar persoalan ini benar-benar klir, pihaknya akan memanggil secara bersamaan baik DPPKAD maupun wajib pajaknya.

“Kalau satu-satu mereka akan saling tuding. Jadi kita akan pertemukan semuanya biar jelas,” pungkasnya. (puj/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka