Ketik disini

Praya

Tambah Retribusi, Aturannya Harus Direvisi

Bagikan

PRAYA – Dinas Pendapatan (Dispenda) dan Dinas Hubkominfo Lombok Tengah (Loteng), angkat bicara menyangkut kritikan yang datang dari dewan. Mereka menekankan, sudah maksimal menarik retribusi dan pajak daerah, hanya saja terkendala payung hukum.

a�?Inilah dampak dari dana transfer pusat yang turun. Kami pun tidak bisa berbuat banyak,a�? kata Kepala Dispenda Loteng Lalu Karyawan, kemarin (12/8).

Salah satu contoh, kata Karyawan retribusi minuman beralkohol. Dispenda hanya memberlakukan retribusi itu kepada mereka yang mengantongi izin. Diluar itu tidak bisa, karena illegal. a�?Tapi, kalau mau menambah retribusi, tinggal berikan saja izin yang illegal itu. Begitu pula sebaliknya,a�? sindirnya.

Ia pun menegaskan, penarikan retribusi dan pajak yang dijalankan Dispenda sudah sesuai aturan, administrasi pertanggungjawabannya pun juga jelas, sehingga tidak mungkin ada yang berani bermain-main. a�?Sampai saat ini, saya belum menemukan indikasi penggelapan retribusi dan pajak,a�? kata Karyawan.

Kalau pun ada, pihaknya mengaku tidak akan segan-segan memberikan tindakan tegas, kepada pejabat atau pegawainya dilingkup Dispenda. a�?Begitu pula di Dishubkominfo. Retribusi tower belum bisa dijalankan secara optimal, karena harus merevisi Perda Nomor 5 Tahun 2010,a�? kata Kepala Dinas Hubkominfo Lalu Purnama Agung, terpisah.

Menurutnya revisi payung hukum itu dianggap penting karena menjadi perintah Mahkamah Konstitusi (MK). Dokumen revisi pun, diakuinya sedang disusun, tinggal dikaji bagian Hukum Setda Loteng dan diserahkan ke meja dewan.

a�?Hal yang sama kami alami pada retribusi parkir. Lagi-lagi terkenda aturan. Ada beberapa area parkir di obyek wisata, yang dikuasai pemerintah desa,a�? katanya.(dss/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka