Ketik disini

Politika

KPU Waspadai Identitas Ganda

Bagikan

MATARAM – KPU NTB mewaspadai identitas ganda pada Pilkada serentak 2018. Saat ini pihaknya mengintensifkan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengantisipasi hal itu.

Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori mengatakan, sebelumnya terdapat sejumlah kabupaten/kota yang warganya memiliki identitas ganda.

Bahkan saat ini di Lombok Barat tepatnya di Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong ditemukan warga tanpa identitas.

Aksar menambahkan keberadaan pemilih tanda identitas itu harus diantisipasi sedini mungkin. Sehingga tidak mengganggu tahapan pemilu.

Dalam hal ini, Dukcapil kabupaten/kota seyogyanya segera menanggapi persoalan yang muncul.

a�?Seperti di Lombok Barat itu jelas akan mengganggu tahapan pemilu di sana, tapi kalau mereka punya identitas sebagai masyarakat NTB ya tidak masalah untuk Pilgub,a�? ujar Aksar kepada wartawan, kemarin (14/8).

Selain mengintensifkan data pemilih, KPU NTB juga menyasar wajib pilih terutama para pemilih pemula. Pihaknya beberapa kali menggelar kegiatan baik workshop maupun kegiatan kepemiluan yang melibatkan pelajar SMA.

Mantan Ketua Gerakan Pemuda Anshor NTB itu menginginkan agar daerah ini kembali sukses menggelar pesta demokrasi lima tahunan. Terlebih sebelumnya NTB selalu menjadi contoh pelaksanaan pemilu yang baik dari sejumlah daerah di Indonesia.

Sebelumnya, KPU Lombok Barat kesulitan mendata ratusan kepala keluarga yang tinggal di Desa Batu Putih. Pasalnya, mayoritas masyarakat di sana hingga saat ini belum memiliki KTP.

Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri mengatakan, sudah berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil menyangkut persoalan itu.

Menurut dia, keberadaan masyarakat yang tidak memiliki identitas itu berpotensi mengganggu pelaksanaan pilkada Lobar 2018 mendatang.

Lobar merupakan salah satu daerah di NTB yang akan menggelar pilkada serentak 2018. Saat ini, KPU Lobar sedang menyiapkan berbagai hal terutama pendanaan.

Ditegaskan, persoalan ini diharapkan harus segera tuntas karena menyangkut hak warga negara untuk menentukan pilihannya dalam pilkada.

a�?Memang harus didata, tapi kalau tidak memiliki identitas, lantas kami mendata Nomor Induk Kependudukan (NIK) pakai apa. Ini berpotensi jadi persoalan jika dibiarkan berlarut-larut,a�? kata Suhaimi.

Di samping itu, persoalan lain yang dikhawatirkan akan timbul adalah gesekan sosial ketika nantinya mereka memperoleh surat panggilan untuk memilih.

Terlebih, jika identitas mereka tidak jelas apakah sebagai masyarakat Lobar atau bukan. (tan/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka