Ketik disini

Ekonomi Bisnis

Revisi APBNP Bakal Dibahas

Bagikan

MATARAM – Usulan revisi APBNP 2016 oleh Menteri Keuangan dianggap sebagai suatu terobosan di tengah pilihan yang serba sulit. Karena short penerimaan negara tahun ini diperkirakan mencapai Rp 219 triliun

a�?Saya kira gebrakan yang dilakukan Sri Mulyani adalah sebuah keterpaksaan dari kondisi ruang fiskal yang sangat sempit,a�? kata anggota DPR RI Komisi XI H Willgo Zainar, kemarin (14/8)

DPR, lanjutnya, tetap memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan koreksi. Hal itu dilakukan semata-mata demi kepentingan bangsa dan negara.

Sebagai anggota fraksi Gerindra sesungguhnya menilak RUU APBNP 2016 yang diajukan pemerintah. Lantaran memang target yang ditetapkan tidak realistis dan belanja yang ambisius.

a�?Hanya Gerindra yang menolak saat itu,a�? imbuhnya.

Namun demikian, ia berharap pemotongan ini dapat dibahas kembali bersama DPR. Minimal di Badan Anggaran (Banggar) sebelum pemangkasan dilakukan.

Karena bagaimanapun juga APBNP 2016 yang ditetapkan 28 Juni lalu telah dilakukan pemotongan disana sini.

Sehingga rasionalisasi ini juga harus dibahas bersama DPR kembali. Idealnya agar fungsi budgeting DPR sebagai mitra pemerintah berjalan secara harmoni.

a�?Hal ini baik agar tidak menimbulkan polemik dan perdebatan yang tidak produktif dikemudian hari antara DPR dan pemerintah,a�? tandasnya.

Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi mengatakan, pemprov NTB perlu mewaspadai pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.

Pasalnya, pengurangan dana bagi hasil sebesar Rp 68,8 triliun ke provinsi se-Indonesia dan pengurangan belanja pemerintah sebesar Rp 133 triliun dinilai akan memberi dampak terjadinya resesi ekonomi.

a�?Pengurangan belanja pemerintah dan dana bagi hasil bisa berdampak resesi ekonomi di nasional dan daerah,a�? katanya. (ewi/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka