Ketik disini

Praya

BPN Lombok Tengah Tegur Investor Nakal

Bagikan

PRAYA – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Praya, di Lombok Tengah (Loteng) menyebutkan, banyak lahan investasi di wilayah selatan LotengA� diterlantarkan oleh investor. Sayangnya, pemerintah provinsi maupun Pemkab, tidak punya kuasa, untuk memberikan sanksi.

a�?Karena, terbentur dengan persoalan izin yang diterbitkan pusat. Bukan daerah,a�? kata Kepala BPN Praya Slameto Dwi Martono, kemarin (19/8).

Kendati demikian, BPN kata Slameto tidak tinggal diam. Pihaknya mengaku, sudah berkali-kali melaksanakan konsultasi ke Kanwil BPN NTB, guna mendata lahan-lahan yang diterlantarkan. Hasilnya, ada beberapa investor yang sudah menerima teguran keras dari BPN.

Salah satunya, beber Slameto yaitu PT Aratika yang memiliki lahan seluas 200 hektare (ha) lebih, di pantai Mawun Desa Mekar Sari, Praya Barat. Perusahaan tersebut, menurutnya terindikasi menterlantarkan lahannya puluhan tahun.

Atas dasar itu kemudian sejumlah warga menggarap lahan yang dimaksud, tanpa sepengetahuan perusahaan bersangkutan.

a�?Kami juga pernah mengeluarkan teguran keras kepada PT Esa Suadana. Kasusnya sama dengan PT Aratika, lagi-lagi menterlantarkan lahan investasi,a�? katanya.

Berbicara PT Erko di Selong Belanak, tambah Slameto BPN belum bisa melangkah terlalu jauh, untuk mengeluarkan peringatan atau teguran keras. Itu karena, terbentur dengan aturan dan izin dari pusat. Namun, BPN tetap berusaha mendorong.

a�?Saya melihat, banyak lahan-lahan di wilayah selatan di daerah kita tercinta ini, dikuasai broker. Bukan investor,a�? tambah Kepala Dinas Budpar Loteng HL Muhammad Putrie.

Nama perusahaan, menurut Putrie hanya dijadikan tameng untuk menguasai lahan investasi. Parahnya lagi, pusat dengan leluasa mengeluarkan izin investasi kepada mereka, tanpa mengkroscek terlebih dahulu dengan pemilik wilayah, dalam hal ini provinsi, Pemkab hingga pemerintah kecamatan dan desa.

Akibatnya, kata Putrie lahan dikuasai penuh, warga tersingkir dan pemerintah merintih kesakitan, karena setiap saat di demo warganya sendiri. a�?Kalau kita yang mendorong dan mendesak mereka merealisasikan investasinya, paling dianggap angin lalu saja,a�? sesalnya.

a�?Itu terjadi, karena mereka punya kekuatan. Mereka mendapatkan izin hak guna usaha (HGU) atau hak guna bangunan (HGB) dari pusat, bukan kita,a�? lanjut pria asal Desa Ketare tersebut.

Jika hal itu dibiarkan begitu saja, kata Putrie maka yang rugi justru daerah dan masyarakat. Untuk itulah, perlu kesepakatan bersama untuk menyusun surat rekomendasi atau surat pemberitahuan kepada pusat, perihal keberadaan broker berkedok investor tersebut.

a�?Bagaimana pun caranya, lahan investasi disepanjang pantai di wilayah selatan di daerah kita ini, harus menghasilkan. Tidak boleh terlantar lagi,a�? sambung Wakil Bupati Lalu Pathul Bahri.

Mereka, tekan Pathul wajib membangun fasilitas pariwisata. Jika tidak, maka sebaiknya angkat kaki. a�?Masak sampai berpuluh-puluh tahun lahan kita ini diterlantarkan. Parah sekali,a�? sesalnya.(dss/r3)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys