Ketik disini

Metropolis

KPPPA: Semua Pihak Harus Terlibat

Bagikan

MATARAM – Mengakhiri kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Keterlibatan banyak pihak termasuk masyarakat sangat dibutuhkan setidaknya untuk tidak memberikan ruang kepada para pelaku.

Partisipasi aktif kelompok masyarakat, dunia usaha dan media coba terus ditumbuhkan di NTB. Kamis (18/8) lalu, KPPPA menggelar advokasi dan sosialisasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap 50 orang dari masing-masing perwakilan.

a�?Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri karena jangkauan yang terbatas serta isu perempuan dan anak itu kan ada di sekitar kita,a�? kata Endang Sri Kawuryan mewakili Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat KPPPA.

Berdasarkan data Komnas Perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mencapai 293.220 kasus. Jumlah ini terus menunjukkan grafik peningkatan setiap tahunnya sehingga mendapat perhatian serius pemerintah.

Selain mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, KPPPA juga memiliki dua program unggulan tahun 2016. Yakni mengakhiri perdagangan manusia serta mengakhiri kesenjangan ekonomi. Ketiganya tertuang dalam program Three End.

KPPPA melalui Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat terus berupaya mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjangkau dan melindungi perempuan serta anak di lingkungan sekitar. Tidak hanya fokus pada aspek penanganan tapi juga mereka lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan.

a�?Kami akan upayakan agar advokasi dan sosialiasi semacam ini bisa lebih sering dilakukan agar pesan dari program Three End bisa tersampaikan,a�? ujar Endang.

Namun sayangnya hingga kini KPPPA belum sepenuhnya ditunjang dengan anggaran yang memadai. Sehingga berdampak pada ruang gerak yang terbatas. Karena itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan demi terwujudnya perempuan dan anak yang berkualitas, mandiri, dan berkepribadian.

Asisten III Setda NTB Bachruddin yang membuka kegiatan ini mengungkapkan Bumi Gora juga masih dibayangi tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di 2015 saja, tercatat kekerasan terhadap anak 541 kasus dan 1.031 menimpa kaum perempuan.

Pemerintah daerah bukannya tinggal diam atas kondisi tersebut. Berbagai program terobosan dan pendekatan ke masyarakat telah dilakukan hingga sekarang. a�?Namun upaya pemerintah ini akan sia-sia jika masyarakat sendiri tidak memiliki kesadaran yang sama,a�? kata Bachruddin.

Masih banyak ditemukan masyarakat yang permisif atas tindakan kekerasan yang dimaksud. Bahkan parahnya, warga seolah melakukan dekriminalisasi ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan suami kepada istri. Kasus yang seharusnya mendapat penanganan hukum justru dianggap hanya masalah rumah tangga dan cukup diselesaikan secara kekeluargaan.

a�?Ini tentu tidak akan memberikan efek jera ke pelaku dan bisa saja terulang. Terkadang juga perempuan karena kebiasaan selalu menempatkan diri mereka di bawah laki-laki,a�? ujarnya.

Karena itu, mewakili pemprov, Bachruddin sangat mendukung kegiatan yang diinisiasi KPPPA melalui Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB). Dia berharap ada komitmen kuat dari masing-masing pihak untuk melindungi perempuan dan anak. (ida/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys