Ketik disini

Praya

Pembangunan Jalan di Selong Belanak, Pemkab Lombok Tengah Anggap Investor Ingkar Janji

Bagikan

PRAYA – Pemkab Lombok Tengah (Loteng) akan memanggil salah satu investor, yang dianggap menghalang-halangi pembangunan infrastruktur jalan di Desa Selong Belanak, Praya Barat.

Pemanggilan akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) danA� kepolisian.

a�?Prinsipnya, perusahaan bersangkutan mau tidak mau dan suka tidak suka, harus mematuhi hasil musyawarah penyerahan hibah lahan,a�? kata Wakil Bupati Lalu Pathul Bahri, kemarin (19/8).

Pada musyawarah itu, kata Pathul sejumalah investor dan warga sepakat, akan menyerahkan sebagian lahannya, untuk pembangunan infrastruktur jalan, tanpa ada biaya ganti rugi.

Hasil kesepakatan itu pun, tertuang dalam berita acara yang ditandatangani para pemilik lahan masing-masing.

Di tengah perjalanan, lanjutnya salah satu dari mereka justru melanggar. Perusahaan bersangkutan, beber Pathul yaitu PT Erko. Mereka meminta pemerintah mengeluarkan uang ganti rugi.

a�?Kalau seperti itu yang diinginkan PT Erko, maka sama artinya mereka menjajah pemerintah,a�? tegasnya.

a�?Investor lain dan warga yang sudah sepakat, pasti menuntut hal yang sama. Apa-apaan PT Erko,a�? tegasnya lagi.

Jika perusahaan tersebut masih bertahan dengan egonya, tambah Pathul maka jalan keluar terakhir yaitu, membawa persoalan tersebut ke jalur hukum. Dengan melibatkan BPN dan kepolisian.

Apalagi, perusahaan bersangkutan sudah menterlantarkan lahan produktifA� cukup lama.

a�?Kita sama-sama berharap, masalah PT Erko ini selesai dengan cepat. Dengan begitu, pembangunan jalan provinsi dilanjutkan lagi,a�? sambung Kepala Dinas PU NTB Wedha Magma Ardhi.

Butuh waktu 10 hari, kata Ardhi untuk menyelesaikan sisa pembangunan jalan yang menghubung Desa Montong Ajan, menuju Desa Selong Belanak tersebut.

Proses pembangunan akses jalan yang satu itu, sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 lalu, dengan menghabiskan lahan warga dan investor, di bawah 5 hektare (ha).

Sebelum pembangunan, ungkap Ardhi provinsi dan Pemkab sudah dua kali duduk bersama dengan enam investor pemilik lahan, dan sejumlah warga. a�?Intinya, kita ingin PT Erko menjalankan komitmennya, sesuai kesepakatan awal,a�? katanya.

a�?Yang dikhawatirkan, masyarakat kami di Selong Belanak dan sekitarnya, terpaksa bergerak mendesak perusahaan itu, agar tidak mengingkari janji,a�? tambah kades Selong Belanak HL Nurtasim.

Jika hal itu yang terjadi, ancam Nurtasim maka dipastikan gejolak sosial tidak bisa dihindari. Salah satunya, seluruh pemilik lahan akan menuntut pemerintah, meminta uang ganti rugi atau mengembalikan lahannya.

a�?Ini dia yang saya takutkan,a�? sambung Wakil Bupati Lalu Pathul Bahri, lagi.

Sementara itu, Kepala BPN Praya Slameto Dwi Martono mengatakan, perusahaan bersangkutan pernah menghadap beberapa kali ke BPN. Mereka mempertanyakan perihal lahan yang ingin digunakan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur jalan.

a�?Saya pun memberikan jawaban, BPN tidak bisa mengintervensi, setelah adanya kesepakatan bersama,a�? bebernya.

Terlebih, kata Slameto lahan yang digunakan tersebut, hanya hitungan meter saja. Itu artinya, pemerintah bisa menggunakan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan Perpres Nomor 148 Tahun 2015, tentang perubahan ke empat Perpres Nomor 71 Tahun 2012, tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum.

Dalam aturan itu, terangnya pemerintah berhak menggunakan tanah milik siapa pun itu, atas dasar musyawarah atau kesepakatan bersama, baik dengan ganti rugi maupun tidak. Kecuali, penggunaan tanah itu di atas 5 ha.

a�?Kalau berbicara aturan, maka pemerintah bisa mengatur semuanya,a�? kata Slameto.(dss/r3)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka