Ketik disini

Metropolis

Perlu Dukungan Stakeholder NTB

Bagikan

MATARAM – Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Marwanto Harjowiryono meminta dukungan kepada seluruh stakeholder di NTB. Salah satu untuk bisa membantu menyukseskan dan melaksanakan upaya pengampunan pajak (tax amnesty).

Menurutnya, tax amnesty merupakan peluang sekaligus kesempatan bagi wajib pajak untuk memberi pemasukan bagi negara dan daerah dari sektor pajak. “Kita minta bantuan semua stakeholder di sini untuk lebih patuh lagi dalam membayar pajak. Terutama sekarang sudah diberlakukan tax amnesty,” kata Marwanto di sela-sela sambutannya pada acara Peresmian Gedung KPPN Mataram, Bima dan Grand Launching Layanan KPPN Mataram, kemarin (19/8).

Marwanto mengingatkan bahwa hasil pajak akan sangat besar manfaatnya untuk menunjang pembangunan di Indonesia. Apalagi, aliran dana pusat ke NTB sendiri juga jumlahnya cukup besar mencapai belasan triliun. Untuk itu, ia berharap adanya ketaatan wajib pajak di daerah ini.

Senada juga diimbau oleh Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin yang hadir pada kesempatan tersebut. Ia mengajak seluruh wajib pajak untuk beramai-ramai ikut program Tax Amnesty.

Menurut Amin, dengan diluncurkannya program pengampunan pajak ini, membuka peluang bagi para wajib pajak untuk menyelamatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

“Ini peluang, sekaligus kesempatan bagi wajib pajak untuk memberi pemasukan bagi negara dan daerah dari sektor pajak,” jelasnya.

Terlebih, sebagai wajib pajak sudah menjadi keharusan untuk mengikuti program Tax Amnesty tersebut. Karena, jadwal pelaksanaan program itu hanya sampai bulan Maret 2017.

“Kita harap dengan program Tax Amnesty ini, masyarakat maupun para wajib pajak menyadari manfaatnya,” kata Amin.

Diketahui, Kantor Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (DJP Nusra) diberitakan Lombok Post sebelumnya, memperkirakan potensi dana tax amnesty yang bisa dikumpulkan di Bumi Gora sendiri sekitar Rp 200 miliar. Potensi tax amnesty ini cukup besar dan pastinya akan bisa membantu pembangunan di Indonesia. Secara nasional potensi tax amnesty berkisar Rp 165 triliun. (uki/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka