Ketik disini

Tanjung

Siap-siap, Habis Ini Akan Ada Mutasi!

Bagikan

TANJUNG – Setelah PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) muncul, Pemkab Lombok Utara pun harus segera melakukan penyesuaian. Pasalnya, regulasi ini berpengaruh pada pengajuan KUA PPAS APBD 2017. Untuk itu, Pemkab harus bergerak cepat menyelesaikan Raperda OPD.

a�?Minggu depan drafnya akan kita ajukan. DPRD juga sudah respon agar draf ini dibahas pada masa ketiga antara September-Desember,a�? ujar Kabag Hukum Setda Lombok Utara Raden Eka Asmarahadi, kemarin (19/8).

Ditambahkan, raperda ini memang harus diselesaikan tahun ini juga. Karena dengan dasar ini, kepala daerah akan merestrukturisasi organisasi perangkat daerah. Sebab di sejumlah SKPD, akan banyak terjadi penyesuaian perumpunan (bidang) menurut petunjuk yang ada di PP 18 tahun 2016.

Pada periode ini, menurut Eka, masuk kategori masa transisi APBD 2016 menuju persiapan APBD 2017. Oleh karenanya, pengesahan KUA PPAS harus paralel dengan pengesahan Raperda OPD.

a�?Nomenklatur harus difinalkan dulu. Semoga bisa secepatnya selesai,a�? cetusnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar beberapa waktu lalu mengungkapkan pihaknya berkomitmen menyesuaikan OPD sesuai petunjuk PP terbaru. Dengan dasar itu pula, ia tidak ingin berspekulasi menyangkut pergeseran pejabat lingkup SKPD.

a�?Kita berlakukan PP itu dulu, baru berbicara siapa ditempatkan dimana. Kebijakan pusat ini memang luar biasa membuat kita dilematis,a�? ungkapnya.

Mengingat urgennya persoalan yang menyangkut regulasi penyesuaian OPD ini, Najmul berharap legislatif memperioritaskan pembahasan draf tersebut pada masa sidang berikutnya.

a�?Kalau kami sudah siap usulannya. Usulan perubahan perangkat daerah itu siap kita ajukan. Mudah-mudahan kawan-kawan dewan punya banyak waktu untuk membahas itu,a�? pungkasnya. (puj/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys